YOGYAKARTA – Paniradya Pati Keistimewaan DIY Aris Eko Nugroho mengakui efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berdampak pula pada penerimaan Dana Keistimewaan (Danais) DIY untuk
pembangunan di daerahnya.
“Kinerja kami jadi tidak bisa optimal,” kata Aris dalam forum diskusi wartawan Unit DPRD DIY di Gedung DPRD setempat, Selasa (22/7/2025).
Tampil pula berbicara dalam forum tersebut Kasubid Anggaran Belanja Pemerintahan BPKA DIY Jumiyati, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Bapperinda DIY Pratama Wahyu Hidayat, dan Sekretaris Komisi A DPRD DIY Syarief Guska Laksana. Acara juga dihadiri anggota dewan, seperti Yuni Satia Rahayu, D Radjut Sukasworo, Purwanto dan Stevanus Christian Handoko.
Sekretaris Komisi A DPRD DIY mengatakan pemotongan anggaran tersebut berdampak Pemda DIY terpaksa menyesuaikan diri. “Efisiensi anggaran berdampak bagi daerah. Karena itu daerah harus menyesuaikan diri,” katanya.
Paniradya Pati Keistimewaan DIY lebih lanjut menyampaikan, dampak efisiensi anggaran dari pemerintah pusat pada tahun ini mengurangi anggaran Danais DIY sejumlah Rp 200 miliar. Dengan hilang atau berkurangnya Danais dari APBD DIY 2025 sebesar Rp 200 miliar itu, maka pihak Pemda DIY maupun DPRD setempat berharap dana yang dialokasikan dari pusat bisa kembali.
Aris menyampaikan pada anggaran tahun ini Pemda DIY seharusnya menerima Danais Rp 1,2 triliun. Namun adanya pemangkasan tersebut menjadi hanya menerima Rp 1 triliun.
Ia berharap legislatif mendukung supaya Danais yang hilang itu bisa kembali sebagaimana mekanisme penganggaran pada APBD murni. “Harapan kami dewan memberikan dukungan dan dorongan karena ini angka yang luar biasa bagi DIY,” pungkas Aris. (bams)
