Portal Jatim

Butuh Kepastian Hukum Demi Menyambung Hidup, Ratusan LC Luruk kantor DPRD Kabupaten Pasuruan

60
×

Butuh Kepastian Hukum Demi Menyambung Hidup, Ratusan LC Luruk kantor DPRD Kabupaten Pasuruan

Sebarkan artikel ini
Butuh Kepastian Hukum Demi Menyambung Hidup, Ratusan LC Luruk kantor DPRD Kabupaten Pasuruan
Para LC bersama pemilik usaha hiburan karaoke didampingi sejumlah NGO, saat audiensi dengan komisi I DPRD dan beberapa dinas terkait

PASURUAN — Kurang lebih sebanyak 200 orang pemandu karaoke atau lady companion (LC) mendatangi ke kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (22/4) siang. Diketahui, mereka para pekerja atau pemandu datang ke kantor DPRD bersama pihak pengelola kafe Gempol 9 Pasuruan, dengan didampingi oleh sejumlah NGO Pasuruan Raya.

Kedatangan mereka ke kantor DPRD Kabupaten Pasuruan tidak lain adalah, untuk meminta kepastian hukum terkait keberadaan usaha hiburan seperti tempat karaoke khususnya yang ada di wilayah kecamatan Gempol, kabupaten Pasuruan sehingga mereka para pemandu dan pemilik usaha bisa bekerja dengan tenang dan jelas tanpa adanya intimidasi.

Guna menampung adanya aspirasi tersebut, mereka yang terdiri dari para pemandu dan juga pengusaha kafe di Gempol 9 Pasuruan itu disambut oleh komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan dengan dihadiri instansi terkait seperti Dinas Pariwisata (Disparta) Kabupaten Pasuruan dan juga Satpol PP Kabupaten Pasuruan selaku penegak peraturan daerah (Perda).

Dalam forum itu, Ketua LSM Pusat Study dan Advokasi Kebijakan (Pusaka) yakni Lujeng Sudarto yang ikut mendampingi sekaligus mengawal aspirasi dari ratusan LC meminta agar pemerintah kabupaten (Pemkab) Pasuruan segera menerbitkan Perda yang mengatur tentang usaha hiburan karaoke.

“Kami dari Pusaka dan beberapa NGO mendampingi para stakeholder hiburan khususnya adalah karaoke, untuk memperjuangkan soal peraturan daerah yang bisa memberikan kepastian hukum bagi usaha mereka. Selama inikan tidak ada”, ujar Lujeng, dalam forum audiensi di ruang rapat DPRD Kabupaten Pasuruan.

Lujeng juga menuturkan, bahwa masyarakat yang notabene mencari penghidupan di dunia usaha hiburan karaoke itu juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah setempat, untuk selanjutnya diberikan pembinaan, pengawasan dan juga perlindungan, agar lebih tertata dan tidak terkesan liar.

“Kalau memang dianggap liar karena tidak ada Perda, maka implikasi dan efek sosialnya itu tinggi. Oleh sebab itu, negara dalam hal ini pemerintah kabupaten Pasuruan harus hadir untuk memberikan perlindungan, pengawasan dan pembinaan kepada mereka”, paparnya.

Lanjut Lujeng, “Mereka ini adalah rakyat kecil, yang berhak untuk mendapatkan pekerjaan, mencari pekerjaan, mendapatkan rejeki. Dan tugas pemerintah itu adalah menata mereka, dengan menerbitkan peraturan daerah”, imbuhnya.

Dan didalam diskusi itu, Lujeng juga membandingkan adanya tempat hiburan yang ada di daerah lain yang menurutnya masuk dalam kearifan lokal dan itu bisa dilakukan.

Maka disitulah, Lujeng meminta peran serta pemerintah untuk bisa hadir sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap tempat usaha hiburan seperti karaoke sejatinya agar segera di Perdakan.

“Kita komperasikan kota maupun kabupaten yang lain, Perda itu ada dan memberikan legilitas terhadap usaha dari tempat hiburan. Jika pemerintah kabupaten itu tidak ada atau mau menerbitkan Perda karena masalah lokasi kearifan lokal, pertanyaannya apakah kota kabupaten lain itu tidak memiliki kearifan lokal?”, tanya Ketua LSM Pusaka, bersama para NGO lainnya.

“Oleh sebab itu Perda ini dipandang fungsinya dan mendesak, maka segera diterbitkan. Sehingga kalau sudah diterbitkan (Perda), maka siapun harus tunduk kepada Perda itu”, pungkas Lujeng.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan yaitu Sugiarto menjelaskan, bahwa Perda yang mengatur terkait usaha hiburan seperti halnya karaoke menurutnya sudah masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) yang selanjutnya akan dibahas pada 2024 ini.

Sesuai dengan surat keputusan (SK) DPRD Kabupaten no. 22 tahun 2023, tertanggal 30 November 2023 tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2024 tentang penataan, pengawasan dengan pengendalian usaha dan tempat hiburan.

“Dari pokok pokok pikiran peserta audiensi, terekam maka pemerintah daerah harus hadir untuk melakukan penataan dan pengaturan terkait hiburan terutama karaoke. Kedua, pemerintah daerah mampu hadir untuk memikirkan dan memberikan solusi soal urusan isi perut (ekonomi)”, ujar Sugiarto, dihadapan ratusan peserta audiensi dan dinas terkait yang hadir.

Sugiarto juga menambahkan, para LC atau pemandu karaoke adalah bagian dari pekerja yang harus mendapatkan hak dan perlakuan yang sama agar perekonomian mereka menjadi lebih baik dan sejahtera demi menghidupi keluarganya.

“LC adalah bagian dari pekerja, yang itu harus juga diberikan ruang agar perekonomiannya mereka menjadi lebih baik dan sejahtera”, paparnya.

Lalu dari Kabag Hukum Pemkab Pasuruan, Alfan Nurul selaku leading sektor atau pemangku kepentingan dalam hal ini yang menangani usaha hiburan yang ada di Kabupaten Pasuruan menjelaskan.

“Jadi Raperda hiburan ini rencananya dibahas di tahun 2024, cuma ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dimana pihak pengusul yaitu OPD entah dari dinas pariwisata itu nanti mengajukan naskah dibagian draf itu ke DPRD untuk dibahas di tahun 2024 ini”, tuturnya.

“Dan di tahapan berikutnya, masih mengajukan lagi ke provinsi lalu Kemendagri, dan memang itu butuh waktu”, tambah Alfan.

Sebagai bentuk ungkapan bahwa Perda terkait usaha hiburan karaoke sangat dibutuhkan demi mencari nafkah, tampak sejumlah pemandu atau LC dari Gempol 9 Pasuruan membagikan sepucuk bunga mawar merah kepada pihak pemerintah yang hadir baik eksekutif maupun legislatif dalam hal ini pihak komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan. (Eko)