Portal DIY

Bupati Sleman Tetap Berpeluang Maju di Pilkada 2024

560
×

Bupati Sleman Tetap Berpeluang Maju di Pilkada 2024

Sebarkan artikel ini
Bupati Sleman Tetap Berpeluang Maju di Pilkada 2024
Ketua Bawaslu Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar (Brd/Portal Indonesia)

SLEMAN— Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman memastikan Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo lolos dari sanksi pencoretan dalam pencalonan bupati dan wakil bupati di Pilkada 2024. Kepastian ini tak lepas dari keputusannya membatalkan pelantikan pejabat yang dilakukan pada 22 Maret 2024.

“Karena Bupati Sleman telah membatalkan resmi membatalkan pelantikan terhadap 39 pejabat lingkunagn Pemkab Sleman yang dilantiknya tanggal 22 Maret lalu, maka Bawaslu Sleman juga menghentikan proses dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo,” ujar Ketua Bawaslu Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar, Selasa (16/4/2024) M

Arjuna menegaskan, penghentian proses dilakukan karena Bupati Kustini telah mematuhi saran dan rekomendasi Bawaslu yang diberikan kepada Bupati Sleman beberapa waktu lalu.

Dengan dibatalkannya pelantikan tersebut, maka kasusnya dianggap selesai, sehingga tidak dilanjutkan ke proses selanjutnya.

Dia menjelaskan, setelah adanya pelantikan pejabat di 22 Maret, Bawaslu Sleman terus melakukan penelusuran. Proses dilakukan dengan meminta klarifikasi ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) maupun Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Keterangan dari Kementrian dalam Negeri, kebijakan pelantikan terhadap para pejabat Pemkab Sleman yang di;lakukan oleh Bup[ati Sleman pada tanggal 22 Maret 2024 lalu, dinilai melanggar Pasal 72 ayat 2 Undang-Undang No.10/2016 tentang Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati dan Wali Kota Wakil Wali Kota.

Di pasal ini dijelaskan, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Kementrian Dalam Negeri.

Bupati Sleman Tetap Berpeluang Maju di Pilkada 2024
Kepala BKPP Sleman, Budi Pramono (Brd/Portal Indonesia)

Mengacu Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman No. 266/2024 tentang pedoman teknis tahapan dan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman tahun 2024, disebutkan penetapan pasangan calon dilakukan pada 22 September 2024. Hal ini berarti sejak 22 Maret dilarang melakukan pelantikan pejabat tanpa rekomendasi dari Mendagri.

“Hasil klarifikasi pelantikan di 22 Maret tidak ada rekomendasi dari Kemendagri sehingga kami membuat saran agar pelantikan pejabat tersebut dibatalkan,” katanya.

Menurut dia, sesuai dengan aturan ada sanksi yang akan ditanggung bupati apabila tidak melakukan pembatalan.

Selain terancam sanksi pidana, maka pada saat akan maju lagi sebagai bakal calon kepala daerah di Pilkada 2024 maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada saat pencalonan. Berhubung sudah dibatalkan, maka bupati lolos sanksi pencoretan sehingga tetap bisa ikut dalam pilkada.

Kepala BKPP Sleman, Budi Pramono mengakui memang sudah ada keputusan pembatalan hasil penataan pejabat yang berlangsung di 22 Maret lalu. Keputusan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati No.03/KEP.KDH/KS/D.4/2024 dan SK Bupati No.11 sampai dengan 18/KEP.KDH/PS/D.4/2024 tertanggal 4 April 2024.

“Pegawai yang sempat diangkat dikembalikan ke jabatan semula,” kata Budi, Kamis (4/4/2024).

Meski tidak menyebutkan secara rinci, dia mengakui keputusan pembatalan tidak lepas dari hasil konsultasi yang dilakukan ke Kementerian Dalam Negeri pada 1 April lalu. (Brd)