JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menerima Laporan Hasil Kajian Sistemik dari Ombudsman Republik Indonesia (RI) tentang pencegahan maladministrasi dalam tata kelola industri kelapa sawit, Senin (18/11).
Dalam laporan ini, Kementerian ATR/BPN mendapat rekomendasi untuk menyelesaikan konflik tumpang tindih lahan sawit dengan kawasan hutan.
Wamen Ossy menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian, untuk mencari solusi bersama. “Dengan meniadakan ego sektoral dan mengedepankan visi-misi Presiden Prabowo untuk kemakmuran rakyat, saya yakin semua masalah bisa kita selesaikan,” ungkapnya di Kantor Ombudsman RI, Jakarta.
Ia juga menyebut bahwa masalah tumpang tindih lahan sawit yang berada di kawasan hutan menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan. Namun, jika lahan tersebut sudah memiliki hak atas tanah, Kementerian ATR/BPN akan mengambil langkah bersama untuk menyelesaikannya secara komprehensif.
Wamen Ossy mengapresiasi kajian sistemik Ombudsman RI yang dinilai sangat membantu meningkatkan tata kelola perkebunan sawit. Kajian ini diharapkan dapat menjadikan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas unggulan yang mendorong kesejahteraan masyarakat.
“Dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% sebagaimana yang dicanangkan Presiden Prabowo, tata kelola kebun sawit menjadi salah satu elemen penting,” ujarnya.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengungkapkan bahwa perbaikan tata kelola dapat memberikan tambahan nilai hingga Rp300 triliun, meningkatkan kapasitas industri kelapa sawit dari Rp729 triliun menjadi Rp1.008 triliun.
Ombudsman RI memberikan lima rekomendasi utama untuk memperbaiki tata kelola industri sawit agar lebih berdaya saing dan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Acara ini turut dihadiri Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang, Hasan Basri, serta pimpinan berbagai kementerian/lembaga terkait. Sinergi diharapkan menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan besar di sektor perkebunan kelapa sawit.
Dengan komitmen bersama, Wamen Ossy optimis bahwa tata kelola sawit yang baik tidak hanya akan mengatasi masalah tumpang tindih lahan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
