PJU disalah satu ruas jalan, tepatnya di depan halaman Kantor Pemda Kabupaten Gorontalo Utara. (Photo: Moh. Ghiffari/Portal Indonesia)
Portal-Indonesia.com, Gorontalo Utara – Ketua LSM MPP (Mahaputra Persada) pertanyakan penggunaan pajak penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Gorontalo Utara. Sebab PJU disejumlah ruas jalan, termasuk di depan halaman kantor pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Gorontalo Utara, sudah cukup lama padam. Jumat (29/08/2020)
Akibatnya, banyak masyarakat pengguna jalan mengeluh karena dari pantauan pada malam hari di lokasi yang ramai lalu lintas itu cukup gelap.
Ketua LSM MPP Amin Suleman mengatakan penerangan lampu jalan umum tersebut menjadi hak masyarakat. Namun, lampu PJU tersebut tak kunjung hidup.
“Dalam beberapa bulan terakhir ini, di beberapa ruas jalan termasuk PJU di depan halaman kantor pemerintah daerah tak menyala sehingga tampak gelap. Ada apa dan kenapa ini?,” kata Amin penuh tanya.
Menurut Amin, seharusnya hasil pajak digunakan untuk perawatan dan pemasangan penerangan. Baik itu setiap bulan atau pertahunnya. “Jangan sampai menjadi dampak ke masyarakat menjadi tempat rawan kecelakaan bagi pengendara jalan apalagi di tempat keramaian,” tandasnya.
Ditempat terpisah, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Gorontalo Utara, Aisya Badu mengungkapkan bahwa PJU tersebut, sebelumnya adalah pengadaan dari Dinas PU.
“Sebenarnya saya sudah hubungi ke BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kalau di kantor itu ada pengadaan lampu. Tapi ada kendala pembayaran tokennya yang belum dibayar. Untuk operasinya, itu tidak bisa dari bagian umum nanti jadi TGR (tuntutan ganti rugi) karena tidak ada pengadaan. Yang ada itu di wilayah PU. Di depan kantor bupati pun sudah PU yang adakan itu,” ungkap Aisya Badu kepada Portal-Indonesia.com.
Hingga berita ini ditayang, pihak Dinas PU Gorontalo Utara yang hendak ditemui awak media untuk dimintai keterangannya sedang tidak ada ditempat, dan tidak aktif saat dihubungi lewat telefonnya.
