SIDOARJO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo menggelar apel siaga dalam rangka pengawasan tahapan masa tenang pada pemilu 2024. Acara tersebut berlangsung pada Minggu (11/2) di halaman parkir Mal Pelayanan Publik Sidoarjo dan dihadiri oleh lebih kurang 6.300 personil pengawas pemilu dan tamu undangan.
Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi, S.H., saat hadir dalam kegiatan tersebut, mengimbau agar stabilitas politik tetap terjaga. “Mari bersama-sama kita sukseskan agenda pemerintah lima tahun sekali, yakni pemilu tahun ini, dengan jujur dan adil (jurdil) serta riang gembira. Demokrasi dan stabilitas politik harus kita jaga bersama,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan pemilu tinggal 3 hari lagi, sehingga para petugas perlu menjaga kesehatan. Ia berharap agar kejadian seperti pada pemilu tahun 2019, di mana banyak petugas yang jatuh sakit pasca pemilu, tidak terulang kembali. “Pemerintah daerah akan menyediakan layanan kesehatan dan peralatan kesehatan di setiap desa,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Sidoarjo, Agung Nugraha, S.H., memastikan dua hal terkait dengan pengawasan pemilu ini. Pertama, alat peraga kampanye di sekitar Tempat Pemungutan Suara (TPS) sudah tidak ada di wilayah kerja masing-masing. Kedua, ia memastikan agar dokumen berita acara utama, mulai dari dokumen pemungutan suara hingga daftar hadir, tercatat dengan baik.
“Dalam pemungutan suara, kemungkinan selalu ada pergeseran dan penambahan surat suara. Ketika ada penambahan suara di TPS, pastikan juga dituangkan dalam dokumen Catatan Kejadian Khusus (C kejadian khusus). Jika dokumen C tersebut terisi dengan sempurna, maka keberpihakan penyelenggara dan hal-hal lainnya akan tertepis,” terangnya.
Agung juga mengingatkan tentang netralitas pengawas, dan memohon agar mereka mengonsolidasikan dengan rekan-rekan teknis dalam pengelolaan TPS. Pemilu kali ini memang berat dan besar karena ada penanganan lima kotak suara, sehingga ini menjadi usaha ekstra bagi para pengawas.
“Saat ini, harapan saya sederhana, silakan terus berkonsolidasi. Pengawas TPS harus berkonsolidasi dengan Pengawas Kelurahan Desa (PKD), PKD berkonsolidasi dengan Panwascam, dan Panwascam berkonsolidasi dengan pengawas kabupaten,” pintanya.
