Batas Wilayah Tambang Batubara di PALI? Berikut Penjelasan Ketua DPRD PALI

Batas Wilayah Tambang Batubara di PALI? Berikut Penjelasan Ketua DPRD PALI
Saat diwawancara awak media, Ketua DPRD Kabupaten PALI H. Asri AG (tengah):didampingi Wakil Ketua 1 Irwan ST dan Wakil Ketua 2, M.Budi Khoiru S.HI.

PALI, SUMSEL. portal-indonesia.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), H. Asri AG, saat menyambut kunjungan kerja Legislator Tulang Bawang pada tahun lalu sempat mengatakan terkait kegiatan tambang batubara.

Ia ketika itu mengatakan bahwa, sumber daya alam yang ada di Kabupaten PALI tidak boleh dihabiskan hanya untuk kita sekarang ini, namun secara berkesinambungan dan bukan berarti melarang penambangan batubara.

Diperbolehkan, lanjut dia, asalkan dilakukan dalam rangka membangun sumber energi mulut tambang atau pembangkit listrik mulut tambang untuk kesejahteraan masyarakat PALI.

Dia saat itu menegaskan, jika diangkut keluar besar-besaran seperti daerah lain, daerah PALI akan habis dan itu tidak boleh.

Dan ketika H. Asri AG ditemui awak media, pada Senin (11/4/2022), di area gedung DPRD PALI, ia kembali menegaskan pelarangan penambangan yang bukan mulut tambang di Bumi Serepat Serasan karena Pemkab PALI mempunyai kesepakatan berupa Peraturan Daerah (Perda) mengenai Tata Ruang dan Tata Wilayah.

“Di dalam Perda ini sangat jelas yaitu penguasaan tambang batubara untuk kegiatan Power Plant atau tenaga listrik mulut tambang, bukan hasilnya diangkut untuk kegiatan keluar PALI,” ungkap Ketua DPRD PALI

Selain itu pihaknya sudah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang terkait perusahaan Bumi Sekundang Enim Energy (PT.BSEE), yang sudah melakukan kegiatan penambangan batubara, dan hasil tambangnya diangkut keluar kabupaten PALI namun melalui jalan umum kabupaten.

“Untuk tambang di daerah Talang Bulang Simpang Tais, masih simpang siur. Karena ijinnya dari Kabupaten Muara Enim, tapi wilayahnya PALI. Namun itu masih kita telusuri apakah wilayah tambang itu masuk wilayah Muata Enim atau PALI,” ujar H. Asri AG.

Belum adanya kepastian terkait batas wilayah tambang PT.BSEE, DPRD PALI meminta kepada pihak Pemerintah PALI untuk memantapkan tapal batas wilayah agar tidak merugikan Kabupaten PALI.

“Sehingga kita tidak dirugikan. Jika masuk wilayah kita, solusinya bagaimana?. Kalau tidak masuk wilayah kita, solusinya juga bagaimana,?” tutup H. Asri AG Ketua DPRD PALI. (Lidian Heri)

error: