Arif Wahyudi Berikan Kritikan Keras Saat Agenda Pendapat Fraksi LKPJ Walikota Malang Tahun Anggaran 2021

Arif Wahyudi Berikan Kritikan Keras Saat Agenda Pendapat Fraksi LKPJ Walikota Malang Tahun Anggaran 2021
Arif Wahyudi, SH anggota DPRD dari Fraksi PKB Kota Malang saat berikan pendapat di LKPJ Walikota Malang tahun anggaran 2021.

KOTA MALANG – Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) walikota Malang tahun anggaran 2021 memasuki agenda pendapat dari Fraksi – fraksi di DPRD Kota Malang. Bertempat di ruang paripurna, rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD I Made Riandiana Kartika, SE dan dihadiri oleh anggota DPRD serta dari pihak Pemkot Malang di hadiri oleh Ir. H. Edy Sofyan Jarwoko didampingiboleh beberapa OPD. Kamis (14/04/2022)

Di agenda mendengarkan pendapat Fraksi atas LKPJ Walikota Malang tahun anggaran 2021 itu, secara bergantian perwakilan fraksi mengutarakan pendapatnya. Yang paling berikan pendapat miring adalah H. Arif Wahyudi, SH dari Fraksi PKB.

Dalam pandangannya abah Arif mengutarakan ” dalam LKPJ tahun anggaran 2021 dari Walikota Malang beberapa waktu lalu, saya memandang masih banyak permasalahan yang harus dikerjakan dan dituntaskan sesegera mungkin. Masalah kepegawaian masih banyak dijumpai kekosongan jabatan, sehingga ada kepala dinas yang menjadi Plt di dinas lain.”

” Masalah pasar Blimbing, pasar besar dan pasar Gadang juga blm selesai. Belum lagi pembebasan bangunan yang menghambat lalu – lintas di exit tol Madyopuro, bahkan ada inisiatif kelompok masyarakat yang membuka donasi untuk membeli lahan dan bangunan tersebut. Apa ini tidak tamparan serius bagi Pemkot Malang dan itu masukkan dari masyarakatnya yang harus menjadi perhatian khusus.”

” Pembangunan Koridor heritage Kayutangan yang sekarang akan di jadikan seperti Malioboro, belum adanya persiapan kantong parkir yang mumpuni bagi masyarakat yang akan kunjungi Kayutangan. Belum lagi pembangunan Malang Creative Center yang hingga kini belum jelas siapa pengelolahnya. Banjir yang akhir – akhir ini juga sering terjadi harus segera diatasi agar tidak ada masyarakat yang dirugikan.” Pungkas politisi senior ini. (Junaedi)

error: