Ahli Kebijakan Publik Masih Banyak Dibutuhkan

Ahli Kebijakan Publik Masih Banyak Dibutuhkan
Wisuda secara daring (Ist)

YOGYAKARTA – Presiden Masyarakat Kebijakan Publik (MAKPI) Riant Nugroho mengatakan Indonesia butuh banyak ahli kebijakan publik. Ini untuk membantu penyusunan berbagai kebijakan yang dapat memenuhi aspirasi rakyat dan sekaligus mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana  termuat dalam Pembukaan UUD 1945.

“Selain itu, diharapkan juga para ahli kebijakan publik  dapat membantu pemerintah dalam mengatasi tumpang- tindih berbagai kebijakan yang ada dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Riant dalam wisuda angkatan keempat secara daring, Kamis (26/8/2021).

Wisuda kali ini merupakan momentum kelulusan angkatan pertama Pendidikan Mini Magister Kebijakan Publik dengan 28 orang dinyatakan lulus dari 393 yang terdaftar sebagai peserta. Pada awalnya, tercatat sebanyak 1200 orang yang mendaftarkan diri sebagai peserta, namun hanya 393 calon yang diterima.

Peserta yang lulus akan tergabung dalam MAKPI, organisasi profesi bagi para peminat bidang kebijakan publik di Indonesia, dari berbagai disiplin ilmu dan kepakaran. Tujuannya memajukan mutu dan keunggulan kebijakan publik Indonesia. MAKPI juga didirikan untuk membantu para pemimpin di tingkat nasional, maupun lokal dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang pada janji kemerdekaan RI.

Sementara itu, Direktur RRK Firrean Suprapto menambahkan, program mini magister kebijakan publik yang mensyaratkan harus lulus strata satu, dirancang oleh Pengelola RRK dan para pakar kebijakan publik. Program mini magister ini didirikan pada tahun 2020 sebagai hadiah ulang tahun RI ke 75.

Program ini bertujuan ingin membangun kebijakan publik untuk masyarakat dan diharapkan para lulusan akan menyumbangkan sumbangsihnya bagi negara.

Menurutnya banyak kebijakan publik yang tidak efektif untuk dilaksanakan dengan berbagai alasan. Tidak tahu kebijakan publik, tidak mengerti cara pembuatan kebijakan publik, tidak memahami makna efektivitas sebuah kebijakan publik adalah beberapa faktor yang menyebabkan kebijakan tidak efektif. Sebagai dampaknya adalah banyak kebijakan yang dibuat tetapi bertentangan dengan pelaksanaannya. (bams)

Tinggalkan Balasan

error: