PURWOREJO – Pasca proyek BP-SPAMS (Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum) yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Purworejo, ramai dibicarakan lantaran diduga dikerjakan asal-asalan; muncul informasi yang mengejutkan.
Adapun informasinya adalah jumlah cashback atau fee dari pipa jenis HDPE yang cukup fantastis, hingga mencapai persen dari harga yang dibanderol oleh vendor.
“HDPE 30-40 persen,” kata sumber yang tidak berkenan disebut namanya,Kamis (9/1)
Lebih mengagetkan lagi, informasi mengenai cashback pipa HDPE ini berasal dari salah satu sales pipa itu sendiri. Cashback atau fee dengan jumlah fantastis itu diduga menjadi bagian dari pejabat yang memiliki kuasa menentukan spesifikasi dan siapa pemenang tender atau merk pipa yang akan digunakan dalam proyek.
Proyek SPAM di Kabupaten Purworejo tercatat sebanyak 27 paket. Proyek yang bertujuan untuk memberikan akses air bersih bagi masyarakat ini, dapat menjadi bomerang jika kabar mengenai adanya fee atau cashback itu benar adanya.
Niat mulia pemerintah untuk memberikan air bersih dapat menjadi ladang korupsi yang merupakan musuh utama negara.
Menurut data dari LPSE, proyek total pagu anggaran SPAM di Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2024, nilainya lebih dari Rp15 Miliar. Angka yang cukup besar untuk kelas kabupaten.
Sebagian besar anggaran itu digunakan untuk pembelian pipa. Jika cashback atau fee 30 persen itu benar, berapa totalnya? publik dapat menghitungnya sendiri.
Diberitakan sebelumnya, dari pantauan di lapangan, terlihat pipa-pipa HDPE terlentang dimana-mana. Instalasi pipa yang dilakukan seperti tidak ditata dengan baik.
Pemasangan pipa juga tidak ditanam sehingga beresiko meningkatkan kerusakan dan membuat kuatir warga, karena pipa-pipa itu melintasi tanah pekarangan dan kebun yang kerap untuk aktifitas warga
Pemasangan pipa terkesan hanya diletakan semaunya. Proses pengerjaan proyek SPAM ini ditengarai kurang melibatkan masyarakat setempat dalam merencanakan tata letak pipa. Fasilitas SPAM juga terpantau ada yang rusak dan dibiarkan begitu saja tanpa keterangan yang jelas meski sudah dikomplain warga. (Tim)
