SLEMAN – Bersadarkan laporan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 telah selesai pada tanggal 24 Juli 2024 lalu.
Namun, berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan jajaran Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) dan Panwaslu Kecamatan masih ditemukan adanya pemilih yang belum dicoklit oleh Pantarlih.
“Ini merupakan salah satu hasil pengawasan yang didapat oleh jajaran pengawas saat melakukan pengawasan proses coklit data pemilih kemarin,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar, Kamis (25/7/ 2024).
Arjuna menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi pengawasan coklit yang dilakukan jajaran pengawas se-Kabupaten Sleman, memang didapati sejumlah potensi pelanggaran selama proses coklit oleh Pantarlih selama 30 hari lalu.
Misalnya, ada pemilih yang belum dicoklit, rumah yang belum ditempeli stiker, sejumlah pemilih beralamat di RT 0 RW 0 yang tidak berhasil ditemui dan diketahui keberadaanya, serta pemilih satu Kartu Keluarga (KK) berbeda Tempat Pemungutan Suara (TPS-nya.
Atas berbagai potensi pelanggaran tersebut, jajaran pengawas telah memberi saran perbaikan, baik kepada Pantarlih, Panitia Pemungutan Suara (PPS) maupu kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setempat untuk ditindaklanjuti.
Khusus pemilih yang belum dicoklit, lanjutnya, salah satunya ditemukan di enam kalurahan di Kapanewon Prambanan. Berdasarkan saran perbaikan yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Prambanan kepada PPK dan setelah dilakukan penelusuran bersama didapati sekitar 40 pemilih baru yang belum dicoklit dan belum masuk daftar pemilih yang telah disusun KPU beberapa waktu lalu.
Puluhan pemilih itu tersebar di Kalurahan Bokoharjo, Gayamharjo, Madurejo, Sambirejo, Sumberharjo, dan Wukirharjo.
“Data-data pemilih baru ini kan didapatkan dari data mutasi penduduk masuk ke kalurahan, setelah disampaikan kepada PPK dan ditelusuri bersama pasca coklit dinyatakan selesai 100 persen, ternyata masih didapati penduduk yang baru masuk ke wilayah Prambanan yang belum dicoklit,” kata Arjuna.
Hasil penelusuran data penduduk mutasi masuk tersebut, lanjut Arjuna, masih menyisakan sekitar 17 warga yang belum berhasil diketemui dan diketahui keberadaannya hingga selesainya masa coklit per 24 Juli 2024 kemarin.
Pengawas dan PPK juga tidak mengantongi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) warga-warga tersebut karena hanya mengetahui nama dan Alamat tertulisnya saja di dokumen penduduk masuk sehingga tidak bisa dimasukkan dalam daftar pemilih. (Brd)
