APPI mencatat 24 klub sepak bola Indonesia masih memiliki kewajiban pembayaran kepada 298 pemain dalam pembaruan data per 6 November 2026. Persija Jakarta dan PSM Makassar termasuk dua klub Super League yang tercantum. Angka ini bukan putusan baru terhadap semua klub pada saat yang sama, melainkan rangkuman perkara dan laporan yang statusnya berbeda-beda, dari korespondensi sampai putusan sengketa yang belum dijalankan.
Data tersebut membuat isu pemenuhan kontrak kembali masuk ke pusat perhatian saat kompetisi berjalan. Untuk Persija dan PSM, APPI mencatat total lima pemain terdampak. Nama pemain tidak dibuka dalam rilis yang dipublikasikan organisasi pemain itu, sehingga pembacaan paling aman adalah melihat status perkara yang mereka jelaskan, tanpa menarik kesimpulan tentang pemain tertentu.
Data APPI memuat 24 klub dan 298 pemain
Rilis APPI menyebut daftar itu menjangkau empat level kompetisi: Super League, Championship, Liga Nusantara, dan Liga 4. Totalnya 24 klub dengan 298 pemain yang memiliki perkara atau laporan kewajiban pembayaran. Nilai keseluruhan yang diberitakan berdasarkan pembaruan tersebut berada di atas Rp14 miliar, dengan sebagian kewajiban juga dicatat dalam dolar AS.
Di kasta tertinggi, Persija dan PSM menjadi dua nama yang masuk catatan. APPI menyebut terdapat lima pemain dari kedua klub itu yang haknya belum tuntas. PSM memiliki empat pemain dalam catatan, dengan rincian perkara yang mencakup korespondensi, dua putusan NDRC Indonesia, dan satu putusan DRC FIFA yang belum dilaksanakan. Persija tercatat memiliki satu perkara pada tahap korespondensi.
Status yang tidak sama itu penting. Korespondensi berarti proses komunikasi atau penanganan antara pihak terkait masih berjalan. Putusan yang belum dilaksanakan berarti perkara sudah melewati tahap penilaian lembaga sengketa, tetapi pemenuhan kewajiban belum tercatat selesai dalam pembaruan APPI. Rilis itu tidak menyebut tenggat baru maupun detail identitas setiap pihak.
PSM dan Persija berada dalam konteks kompetisi yang berbeda
Masuknya dua klub Super League ke daftar APPI datang di tengah musim ketika perhatian publik biasanya terarah ke hasil lapangan. PSM baru menjalani rangkaian laga yang menuntut kestabilan permainan, sementara Persija juga berada dalam pembicaraan persaingan papan atas. Karena itu, isu kontraktual tidak bisa dibaca sebagai bagian dari statistik pertandingan. Ini menyangkut kewajiban klub kepada pekerja profesional yang terikat kontrak.
APPI tidak menyatakan bahwa posisi olahraga sebuah klub menentukan penyelesaian perkara. Yang disampaikan organisasi tersebut adalah kewajiban pembayaran harus tetap dipenuhi dan proses penyelesaian perlu berjalan. Untuk pembaca, garis batas ini juga mencegah kesimpulan berlebihan: daftar APPI tidak otomatis menjelaskan kondisi keuangan seluruh klub atau nasib setiap pemain di dalam skuad saat ini.
Championship, Liga Nusantara, dan Liga 4 juga masuk catatan
Persoalan tidak berhenti di Super League. APPI mencatat empat klub Championship dengan total 51 pemain terdampak: Persiku Kudus, PSBS Biak, PSIS Semarang, dan PSMS Medan. Di Liga Nusantara, tujuh klub disebut masih memiliki tunggakan terhadap 114 pemain. Angka itu membuat kompetisi kasta ketiga menjadi bagian besar dari pembaruan yang dirilis menjelang musim Liga Nusantara 2026/2027.
APPI memberi sorotan khusus pada Sriwijaya FC. Menurut rilisnya, persoalan pemenuhan hak di klub tersebut berlangsung lintas musim, dari 2022/2023 sampai 2025/2026. Organisasi itu juga mengingatkan bahwa klub yang tidak lagi aktif atau status operasionalnya tidak jelas tetap memiliki kewajiban atas hak yang timbul ketika pemain bekerja untuk klub tersebut.
Pada Liga 4, APPI mencatat sebelas klub dan 128 pemain dalam data pembaruan. Skala ini menunjukkan persoalan kontraktual tidak hanya muncul saat sorotan media tertuju ke klub besar. Pemain di berbagai level kompetisi menggantungkan penghasilan pada kontrak mereka, sehingga mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan administrasi perlu bekerja sampai ke lapisan bawah.
Apa yang bisa dibaca dari status perkara
Rilis APPI memberi pembaca satu hal yang jelas: daftar tersebut adalah catatan hak pemain yang belum dinyatakan selesai pada tanggal pembaruan. Tidak semua kasus berada pada tahap yang sama. Ada yang masih berkomunikasi dengan klub, ada yang ditangani National Dispute Resolution Chamber Indonesia, dan ada pula putusan yang menurut APPI belum dilaksanakan.
Perbedaan tahap itu menentukan langkah berikutnya. Pemain dan klub dapat berada dalam proses administrasi, mediasi, atau pelaksanaan putusan. Karena nama pemain tidak dibuka dalam keterangan untuk Persija dan PSM, publik tidak seharusnya menebak-nebak identitas maupun mengaitkan perkara dengan pemain yang sedang tampil di lapangan.
APPI juga mencatat Rans Nusantara FC dan Persid Jember sebagai klub yang telah menyelesaikan kewajibannya. Penyebutan itu memperlihatkan bahwa penyelesaian tetap mungkin dilakukan ketika klub dan pihak terkait menuntaskan prosesnya. Fokusnya kini ada pada kejelasan pemenuhan hak pemain dan perkembangan resmi dari setiap perkara yang masih terbuka.
Rujukan resmi dan hal yang perlu dipantau
Informasi utama artikel ini merujuk pada rilis resmi APPI tertanggal 6 November 2026. APPI menyampaikan data tersebut berdasarkan laporan pemain dan proses yang sedang mereka tangani. Bila ada perubahan status, rujukan paling relevan adalah pengumuman dari APPI, klub terkait, atau lembaga penyelesaian sengketa yang berwenang.
Bagi Persija dan PSM, perkembangan yang layak dipantau adalah penjelasan resmi klub mengenai perkara yang masih tercatat, bukan spekulasi dari daftar nama. Di level kompetisi, pembaruan ini juga mengingatkan bahwa profesionalisme sepak bola tidak hanya diukur dari jadwal, hasil, atau posisi klasemen. Kontrak pemain harus memiliki kepastian ketika musim berjalan.
Daftar tidak menggantikan klarifikasi dari pihak terkait
Publik perlu membedakan data organisasi pemain dengan respons resmi klub. APPI menyampaikan catatan berdasarkan laporan dan tahapan penanganan yang mereka miliki pada 6 November. Klub dapat menyampaikan penjelasan, bukti pembayaran, atau perkembangan penyelesaian setelah tanggal tersebut. Jika status berubah, pembaruan yang paling berguna adalah informasi yang menyebut tahap perkara secara jelas, bukan pernyataan umum tanpa rincian.
Untuk pemain, kepastian proses berpengaruh langsung pada pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Untuk kompetisi, penyelesaian yang transparan membantu menjaga kepercayaan bahwa kontrak benar-benar dapat ditegakkan. Perhatian pada isu ini tidak perlu menghapus pembicaraan soal pertandingan, tetapi keduanya memang berjalan berdampingan dalam sepak bola profesional.
