SUMEDANG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah demi suksesnya program strategis nasional bidang pertanahan dan tata ruang.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat memberikan pengarahan dalam acara Retret Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II, yang digelar di Balairung Rudini, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, Rabu (25/6/2025).
“Kami butuh kolaborasi dengan kepala daerah minimal di tiga aspek utama: Reforma Agraria, Pengadaan Tanah, serta Penataan dan Pengelolaan Tata Ruang. Tanpa itu, program tidak bisa berjalan maksimal,” tegas Menteri Nusron.
Dalam kesempatan itu, ia didampingi oleh Kepala Biro Humas dan Protokol, Harison Mocodompis, dan Kepala Kanwil BPN Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar.
Menteri Nusron juga menyoroti peran penting kepala daerah sebagai ex-officio Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerah masing-masing. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program Reforma Agraria sangat bergantung pada kerja nyata kepala daerah.
“Bapak/Ibu kepala daerah menentukan siapa penerima manfaatnya. Kami menyediakan objeknya dan mengeksekusi programnya. Artinya, kunci keberhasilan Reforma Agraria itu ada pada Bapak/Ibu sekalian,” jelasnya.
Lebih jauh, Nusron mengingatkan bahwa tanpa kemitraan yang kokoh, target-target strategis hanya akan menjadi angka di atas kertas—bukan dampak riil yang dirasakan masyarakat.
“Dengan kolaborasi kuat, kita wujudkan kesejahteraan rakyat dan perkuat ekonomi daerah melalui kebijakan tata ruang dan pertanahan yang inklusif,” tandasnya.
Acara yang dimoderatori oleh Wakil Rektor IV IPDN, Suhajar Diantoro, itu dihadiri oleh 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang belum sempat mengikuti Retret Gelombang I. Dalam sesi yang sama, turut hadir Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, sebagai narasumber.
Kegiatan ini berlangsung selama lima hari, mulai 22 hingga 26 Juni 2025, sebagai upaya penguatan kapasitas pemimpin daerah untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan merata.
