JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menginstruksikan seluruh satuan kerja (Satker), termasuk Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota, untuk meninjau kawasan di sekitar daerah aliran sungai (DAS).
Instruksi ini disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (19/03/2025), sebagai langkah strategis dalam mengatasi bencana banjir yang masih kerap terjadi di berbagai wilayah.
“Saya minta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), serta Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) segera menggelar rapat khusus dengan semua Kantah dan Kanwil yang wilayahnya melintasi sungai penyebab banjir, terutama di Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan daerah lainnya,” tegas Nusron.
Ia menekankan bahwa peninjauan kawasan sempadan sungai menjadi langkah krusial dalam perencanaan penanganan banjir. Jika ditemukan bidang tanah yang sudah memiliki hak, namun berpotensi menghambat normalisasi sungai, maka harus ditinjau ulang dan jika memungkinkan, dibatalkan.
“Kawasan sempadan sungai harus segera dinormalisasi. Ini penting untuk mencegah banjir berulang di daerah rawan,” tambahnya.
Selain itu, Nusron juga meminta Plt. Dirjen Tata Ruang dan Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional untuk mengkaji ulang sejumlah kawasan strategis, seperti Jabodetabek-Punjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur) serta Semarang-Demak.
“Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), kementerian harus memiliki peran dalam Persetujuan Substansi (Persub),” ungkapnya.
Rapim ini turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
