YOGYAKARTA – DPRD D.I. Yogyakarta (DIY) mengakui masalah kemiskinan di DIY masih menjadi problem utama yang harus memperoleh prioritas penanganan.
Ketua DPRD DIY Nuryadi merasa
heran, DIY memiliki Dana Keistimewaan (Danais) tetapi angka kemiskinan tidak menurun.
Untuk itu pihaknya tengah mencoba membuat terobosan apakah Danais bisa untuk mengatasi kemiskinan di DIY.
“Yang penting tidak boleh bertentangan, ukurannya kita sudah punya, belum didiskusikan,” kata Ketua DPRD DIY Nuryadi usai
memimpin Rapat Paripurna Pengesahan APBD DIY Tahun Anggaran 2025 di Gedung Dprd Jalan Malioboro, Jumat (29/11/2024).
Rapat paripurna dihadiri 38 anggota dewan dari total 55 anggota. Dalam memimpin rapat tersebut Nuryadi didampingi wakilnya Budi Waljiman, Umaruddin Masdar dan Imam Taufik.
Nuryadi mempertanyakan ke eksekutif kenapa angka kemiskinan dari 2005 hingga sekarang tidak bergeming. “Padahal anggaran terus kita push setiap tahun. Kita juga belum tahu di mana salah kita. Segera evaluasi mudah-mudahan dengan pemerintah baru bisa mengatasi ini,” harapnya.
Target penurunan angka kemiskinan adalah sampai 2045. Meskipun dirasakan sulit namun pemerintah akan terus berbenah dan harus ada sinergi antara dewan dan Pemda DIY. “Jika gagal itu kedua pihak. Kita tidak saling egois tetapi bagaimana masyarakat yang kita utamakan,” tambahnya.
Ia berharap penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran sehingga secara otomatis berhasil mengurangi angka kemiskinan.
Nuryadi menegaskan harus ada perencanaan yang matang dan tidak boleh ada ego sektoral. “Itu yang terpenting bagaimana perencanaan di Bappeda harus benar dan segera dievaluasi. Jika angka tidak turun dan anggaran terus kita keluarkan, berarti percuma,” katanya.
Wakil Ketua DPRD DIY Budi Waljiman menyatakan harus ada upaya meningkatkan jumlah lapangan kerja yang dengan sendirinya akan mengentaskan kemiskinan.
Karena itu dicoba mendorong
supaya bisa mendatangkan investor dan menciptakan industri. Ini diharapkan sebagai salah satu jalan keluar mengentaskan kemiskinan. Yakni dengan banyak menyerap tenaga kerja, sehingga daya beli masyarakat akan meningkat, ekonomi berputar dan otomatis angka kemiskinan akan turun.
Sementara Ketua Komisi D DPRD DIY yang membidangi kesejahteraan rakyat, RB Dwi Wahyu B juga mempertanyakan kenapa angka kemiskinan tidak bergeming padahal ada dukungan danais.
Menurut pengamatannya ada distribusi Danais yang tidak pas. Sampai saat ini Dinas Kebudayaan masih mendominasi Danais. Padahal dana keistimewaan tersebut seharusnya didistribusikan ke OPD yang punya potensi bisa menurunkan angka kemiskinan.
Karena itu ia ingin Paniradya, Dinas Kebudayaan dan sekda melaksanakan konsolidasi pemetaan anggaran regular dan Danais supaya berjalan bersama. “Sekali lagi harus ada konsolidasi distribusi danais untuk disalurkan ke OPD yang punya potensi menurunkan angka kemiskinan,” trgasnya.
Setelah ditetapkan, APBD DIY 2025 akan dievaluasi selama 14 hari kerja oleh Kemendagri. Adapun target pendapatan daerah APBD DIY 2025 disepakati Rp 5,407 triliun dengan rincian PAD Rp 1,682 triliun.
Belanja dianggarkan Rp 5,619 triliun dengan rincian Belanja Operasional Rp 3,891 triliun, Belanja Modal Rp 699 miliar, Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp 15 miliar, Belanja transfer Rp 1,014 triliun. Sedangkan defisit ditetapkan sebesar minus Rp 211 miliar.
Wagub DIY Paku Alam X saat membacakan sambutan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengapresiasi APBD DIY Tahun Anggaran 2025 selesai tepat waktu.
Selama pembahasan, berbagai saran, masukan dan penyempurnaan telah dilakukan sehingga RAPBD ini dapat disepakati bersama. (bams)
