SITUBONDO – Sebuah bangunan di wilayah Pantai utara (pantura) Desa Ketah, Kecamatan Suboh, Situbondo, Jawa Timur, memicu kecurigaan warga karena tidak memiliki papan informasi proyek.
Bangunan tersebut diduga merupakan proyek siluman yang didirikan di atas tanah kas desa (TKD) Desa Ketah.
Warga sekitar mulai curiga karena tidak ada informasi jelas tentang proyek tersebut. Tidak ada papan nama proyek yang dipasang di lokasi, sehingga warga tidak mengetahui tujuan dan sumber pendanaan pembangunannya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa proyek tersebut tidak memiliki izin yang sah dan berpotensi kepentingan pribadi.
Selain itu, warga juga menduga bahwa bangunan tersebut didirikan di atas tanah kas desa. Tanah kas desa merupakan tanah milik desa yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat desa. Jika benar demikian, maka pembangunan tersebut dikhawatirkan akan melanggar aturan dan berpotensi merugikan hak-hak masyarakat desa.
Pekerja Bangunan waktu Istirahat yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan Bangunan ini tidak di CV kan, Langsung Ibu Kades yang Borong, dan yang bayar pekerjaan tiap hari” Tegas Pekerja.
Media Portal-Indonesia mencoba mengklarifikasi Kepala Desa Ketah, Namun tidak ada tanggapan yang jelas, hanya ” KNP …. ” jawabnya dengan slow respon. jumat,28/6/2024.
Ditanya bangunan Berdiri di Tanah kas Desa, kades Ketah menjawab ” Iya”
Sementara itu, ditempat Terpisah, Buhari Muslim selaku ketua DPC Perkumpulan pengacara Pengawal Demokrasi Indonesia (PERWADI) Situbondo, mendesak agar pihak berwenang segera menindaklanjuti dugaan proyek siluman tersebut. Ia juga meminta agar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa harus dikedepankan.
“Kami mendesak agar pihak berwenang segera menindaklanjuti dugaan proyek siluman tersebut. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa harus dikedepankan,” tegas Buhari.
Kasus dugaan proyek siluman ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Desa Ketah. Diharapkan agar pihak terkait dapat segera menyelesaikan permasalahan ini dengan adil dan transparan, serta mengedepankan kepentingan masyarakat desa.
