YOGYAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus berinovasi memberikan ketenangan kepada nasabah. Salah satunya dengan mempercepat pembayaran klaim simpanan nasabah, di mana bank tempatnya menyimpan uang dilikuidasi.
Demikian ditegaskan Kepala Kantor Persiapan PRP dan Hubungan Lembaga LPS, Herman Saheruddin di acara Temu Media LPS dan insan media se-Jawa Tengah dan DIY di Yogyakarta, Sabtu (2/11/2024).
Demi memberikan ketenangan kepada masyarakat khususnya nasabah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang dilikuidasi, Tim LPS bergerak cepat, dimana rata-rata pembayaran klaim sudah mulai dilakukan 5 hari kerja sejak bank dicabut izin usahanya,” ujarnya.
Berdasarkan data LPS, rata-rata waktu pembayaran klaim dari tahun ke tahun telah menunjukan tren yang positif. Sebagai gambaran, proses pembayaran klaim penjaminan nasabah pada tahun 2021 membutuhkan waktu antara antara 9 -14 hari kerja. Namun sekarang pada tahun 2024 menjadi lebih cepat, hanya butuh waktu 5 hari kerja saja.
Amanat LPS Sesuai UU P2SK
Dalam kesempatan tersebut, Herman juga memaparkan mengenai kesiapan LPS dalam mengemban amanat UU Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UUP2SK), antara lain mengenai mandat sebagai penyelenggara Program Penjaminan Polis (PPP) yang akan efektif mulai Januari 2028, atau lima tahun sejak UUP2SK diundangkan.
Dijelaskan penyelenggaraan PPP oleh LPS bertujuan melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari Perusahaan Asuransi atau PA yang di Cabut Izin Usaha (CIU). Artinya, setiap PA wajib menjadi peserta PPP, setiap PA juga berkewajiban memenuhi tingkat kesehatan tertentu. Dan tingkat kesehatan PA akan ditentukan melalui koordinasi apik antara LPS dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Nantinya, PPP hanya menjamin unsur proteksi produk asuransi lini usaha tertentu, atau dengan kata lain asuransi sosial dan asuransi wajib dikecualikan dari PPP. PA yang tidak menjadi peserta PPP wajib membentuk dana jaminan dan nantinya lini usaha tertentu yang masuk PPP dan pengecualian PPP diatur di peraturan pemerintah (PP).
Sementara untuk mekanisme polis yang dijamin LPS menurut UUP2SK adalah, polis aktif atau belum berakhir, pengalihan portofolio polis atau pengembalian hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta, batas maksimal penjaminan polis akan diatur di PP.
*Kesiapan LPS*
Sejalan dengan penetapan UUP2SK, LPS telah melakukan perubahan struktur organisasi untuk menjalankan amanat baru yang ditetapkan dalam UUP2SK. Salah satunya mengenai pembidangan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis.
Pada 2023 LPS disebutkan telah menyelesaikan perubahan organisasi termasuk pembentukan Badan Supervisi LPS, identifikasi kebutuhan SDM dan pemenuhan awal SDM untuk PPP, penyusunan proses bisnis, penyusunan tata kelola LPS dan tata tertib DK, serta penyusunan peraturan terkait Peraturan Pemerintah, Peraturan LPS, dan peraturan dewan komisioner. Selanjutnya, pada tahun 2024 ini LPS menargetkan menyelesaikan segala peraturan pelaksanaan terkait UU P2SK.
Selain itu, dijelaskan pula mengenai persiapan LPS di tahun 2025 mendatang. Antara lain penyesuaian blueprint IT, pemenuhan SDM untuk PPP, pengembangan kompetensi untuk PPP, pengembangan IT untuk PPP (tahap awal) dan penyelesaian PKE (lanjutan).
Kemudian, pada tahun 2026- 2027 yaitu, lanjutan pemenuhan SDM untuk PPP, lanjutan pengembangan kompetensi untuk PPP, lanjutan Pengembangan IT untuk PPP, dan Pengembangan Infrastruktur IT. (bams)
