Rapat Virtual, Tim Kotaku Bersama Stakeholder Kota Pasuruan Bahas 3 Hal, Berikut Jelasnya

Rapat Virtual, Tim Kotaku Bersama Stakeholder Kota Pasuruan Bahas 3 Hal, Berikut Jelasnya
Boedy Soewartono selaku Askot Mandiri Kota Pasuruan, ketika mengawali rapat virtual bersama pihak Perkim Kota Pasuruan.

PASURUAN – Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Kota Pasuruan, Jawa Timur, pemerintah pusat melalui Tim Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) OSP 4 Jatim menggelar rapat virtual di ruang rapat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pasuruan, Selasa (14/12/2021) siang.

Selain dihadiri oleh Tim Kotaku, Boedy Soewartono selaku Asisten Kota (Askot) Mandiri Kota Pasuruan, dan pihak Bappelitbangda serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pasuruan yang diwakili oleh Sekretaris Ir Siti Fatimah.

Acara juga diikuti Tim Kotaku lainnya seperti Syamsul Hadi selaku Koordinator Kota (Korkot) Kluster 3 Kota Probolinggo dan Rudy Sunarko selaku Asisten Kota (Askot) KK Kluster 3 Kota Probolinggo.

Termasuk perwakilan dari beberapa stakeholder Kota Pasuruan, mulai dari OPD, Camat, Lurah, forum BKM dan lainnya. Meskipun demikian, acara pun berjalan sesuai dengan yang direncanakan yakni lancar dan penuh semangat.

Rapat virtual dilakukan selama dua hari yakni 14 dan 15 Desember 2021, dan di hari ke-1 ada 3 hal masuk dalam pembahasan diantaranya mengenai target dan capaian program penanganan kumuh melalui program Kotaku, kebijakan daerah dalam penanganan kumuh, serta urgensi sinergitas dan kolaborasi untuk penanganan kumuh khususnya di Kota Pasuruan.

Lalu untuk rapat virtual di hari ke-2 yang akan berlangsung 15 Desember 2021 pagi ini, rencana akan membahas soal integrasi RPLP dalam perencanaan (Musrenbang), monev partisipatif dan pengolaan aset, serta Pokja PKP dan forum PKP.

Berdasarkan SK Walikota Pasuruan nomor 188/291/423.011/2020 tertanggal 19 November 2020, untuk hasil capaian perhitungan pengurangan kumuh tahun 2021 tertanggal 14 Desember 2021 ada 7 dari 34 Kelurahan di 4 Kecamatan diketahui masih ada 43 RT masuk wilayah kumuh dengan luasan sebesar 36,75 Hektar.

Rapat Virtual, Tim Kotaku Bersama Stakeholder Kota Pasuruan Bahas 3 Hal, Berikut Jelasnya
Syamsul Hadi selaku Korkot Kluster 3 Kota Probolinggo, saat menampilkan hasil pekerjaan di Kelurahan Tamba’an.

Berikut rincian di 7 Kelurahan diantaranya seperti di Bugul Lor tercatat ada 2 RT dengan luas 1,65 hektar, Gadingrejo ada 5 RT dengan luas 10,45 hektar, untuk Kelurahan Kebonsari ada 3 RT dengan luas 3,28 hektar.

Lalu untuk wilayah Kelurahan Ngemplakrejo ada 4 RT dengan luas 1,43 hektar, Panggungrejo ada 7 RT dengan luas 4,76 hektar, Tamba’an ada 10 RT dengan luas 4,99 hektar dan untuk Kelurahan Trajeng ada sebanyak 12 RT dengan luas 10,19 hektar.

“Untuk kawasan atau wilayah kelurahan yang masih belum mencapai progres pekerjaan, supaya segera diselesaikan. Secara keberlanjutan, kedepan diharapkan bisa mencakup kawasan kumuh lain di semua kelurahan yang ada”. Kata Syamsul Hadi.

Sementara untuk capaian kolaborasi terhitung sejak 2017 hingga 2021 diambil dari sumber data web: kotaku.pu.go.id, ada beberapa Sarpras yang dinilai masih kurang yaitu mengenai saluran pembuangan limbah, sarana ruang terbuka hijau, penerangan umum, proteksi kebakaran, jembatan, dukungan penanganan kumuh, termasuk mengenai persampahan.

Dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi, baik antara pemerintah pusat, provinsi, daerah, stakeholder, elemen masyarakat dan lainnya dimana Pemerintah Daerah (Pemda) disebutkan sebagai pelaku utama atau nahkoda dilapangan.

“Pemda sebagai nahkoda, dapat melakukan realisasi kegiatan infrastruktur dengan melibatkan seluruh potensi sumber daya yang ada khususnya di lokasi atau RT kumuh”. Ungkap Korkot Kluster 3 Kota Probolinggo, dalam rapat virtualnya.

Program Kotaku merupakan salah satu program strategis nasional untuk menangani kawasan kumuh dan meliputi beberapa aspek, yakni mulai dari keteraturan bangungan, jalan lingkungan, persampahan, drainse, air bersih, sanitasi, dan ruang terbuka hijau.

Dikatakan ada 4 jenis program Kotaku yang masuk tahun anggaran 2021, diantaranya infrastruktur berbasis masyarakat reguler, padat karya tunai atau Cash For Work (CFW), peningkatan penghidupan berkelanjutan, dan Kotaku hibah DFAT.

Menyinggung soal peran serta Pokja PKP didalam melakukan review capaian pengurangan kumuh dilapangan, juga harus lebih dioptimalkan. Selain itu membuat rumusan strategi atau langkah penanganan pengurangan kumuh berbasis prioritas kegiatan dengan melibatkan OPD terkait serta memberi pemahaman kepada masyarakat.

“Tidak kalah penting, keterlibatkan masyarakat dalam pemeliharaan hasil infrastruktur dan pencegahan kumuh melalui pemberdayaan, penerapan PHBS, penegakan aturan-aturan agar yang sudah tidak kumuh menjadi kumuh lagi”. Pungkasnya.

Terkait penanganan permasalahan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam perspektif kebijakan nasional dan daerah, untuk sasaran pokoknya di RPJPN 2005-2025 tidak lain adalah demi mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

Adapun dari sisi perspektif lain dalam RPJMD Provinsi Jatim tahun 2019-2024, yaitu demi terwujudnya masyarakat jawa timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola Pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong.

Begitu juga dalam RPJMD Kota Pasuruan tahun 2021-2026 mendatang, Pemerintah Kota Pasuruan sesuai dengan poin visi yang ada akan membawa Kota Pasuruan jauh ke arah yang lebih maju ekonominya, indah kotanya, dan harmonis warganya. (Eko/Ghana)

error: