MAMUJU – Seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memasuki tahap krusial berupa ujian wawancara. Pada kesempatan ini, Pimpinan Komisi Informasi Pusat hadir langsung untuk menguji kemampuan dan pemahaman para peserta.
Tahapan wawancara berlangsung mulai Senin, 9 Desember 2024, hingga 10 Desember 2024 di aula Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulbar. Sebanyak 25 peserta menjalani pendalaman terkait tugas, fungsi, dan komitmen menjalankan amanah sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Proses wawancara dipimpin langsung oleh Ketua Tim Seleksi, Dr. Rahmat Idrus, MH, didampingi Wakil Ketua Farhanuddin, M.Si, serta anggota tim seleksi lainnya: Dr. Rahmat Hasanuddin, Mustari Mula, dan Syawaluddin, MH.
Syawaluddin, yang juga Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Pusat, menjadi sorotan karena pengalamannya di tingkat nasional. Kehadiran tokoh-tokoh ini menambah bobot seleksi, memastikan calon anggota KI Sulbar memiliki kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Dr. Rahmat Hasanuddin dikenal sebagai salah satu penggagas berdirinya Provinsi Sulbar, sementara Mustari Mula, Kepala Dinas Kominfo Sulbar, turut membawa perspektif dari pemerintah daerah. Dr. Rahmat Idrus, dosen Fakultas Hukum Universitas Tomakaka Mamuju, dan Farhanuddin, akademisi FISIP Unsulbar, melengkapi tim dengan keahlian akademisnya.
Dalam proses ini, peserta diuji mendalam mengenai pemahaman mereka atas tugas-tugas Komisi Informasi, termasuk peran strategisnya dalam memastikan keterbukaan informasi publik. Komitmen mereka untuk mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi juga menjadi salah satu poin utama penilaian.
Seleksi ini diharapkan melahirkan anggota KI Sulbar yang kompeten, memiliki integritas tinggi, serta mampu menjawab tantangan era keterbukaan informasi. Dengan kehadiran langsung pimpinan KI Pusat, proses ini menjadi semakin transparan dan kredibel.
Ujian wawancara ini menjadi bagian penting dalam memastikan Sulbar memiliki Komisi Informasi yang andal, siap memperjuangkan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang terbuka dan akuntabel.
