Fara Demo BPN Pamekasan Terkait Sertifikat Tanah Reklamasi 

  • Whatsapp
Abdurrahman (pegang mic) saat demonstrasi di depan kantor BPN Pamekasan.

PAMEKASAN. portal-indonesia.com – Forum Aspirasi Rakyat Madura (Fara) dan Serikat Rakyat Bersatu (Serbu) gelar Unjuk Rasa ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan, Madura, Provinsi Jawa Timur. Kamis, (14/10/2021).

Dalam aksi tersebut para pendemo membawa pohon mangrove dan miniatur perahu sebagai bentuk kecaman dan desakan kepada BPN Pamekasan untuk mencabut sertifikat tanah di Desa Ambat Tlanakan yakni sertifikat tanah yang sebenarnya tanah tersebut berada di atas laut dan merupakan daerah konservasi mangrove.

Bacaan Lainnya

Abdurrahman (Ketua Fara) beranggapan bahwa pihak BPN Pamekasan kurang mengerti regulasi penerbitan sertifikat tanah di atas laut.

“Kalau memang BPN ngerti urusan penerbitan sertifikat tanah yang ada di atas laut saya pikir mereka akan melakukan beribu pertimbangan, mulai dari adanya ekosistem laut yang harus dilindungi, dampak jangka panjang, kemudian dampak bagi warga sekitar dalam hal ini para nelayan, lebih bejajar lagi lah terkait penerbitan sertifikat kayak gini.” Jelas Arman (Panggilan akrab Abdurrahman)

Arman meminta Kepala BPN Pamekasan untuk segera mencabut sertifikat tanah reklamasi yang di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

“Dalam aksi yang kedua kali ini kami minta ke kantor BPN Pamekasan perihal regulasi munculnya sertifikat di tanah reklamasi dan pengrusakan lingkungan, segera cabut sertifikat yang bermasalah ini”, kata Arman

Bahkan Ketua Fara, Abdur Rahman dalam orasinya mengatakan bahwa pihaknya sudah berkali kali memberikan warning kepada BPN.

“Meskipun mempunyai pangkat dan jabatan akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat, siapapun yang memakan uang haram maka sama halnya mereka memakan dengan apa yang ada diperutnya,” tandasnya.

Sementara pihak BPN yang menemui para demonstran dianggap tidak mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang mereka usung sehingga diskusi terkait Sertifikat Tanah dinilai tidak berjalan dengan efektif.

“Pihak BPN saya rasa kurang mengerti dan kurang responsif terhadap permasalahan ini, kami merasa kecewa, karena perihal tuntutan kami kurang direspon dan terkesan keberpihakan kepada perusahaan. Jadi dalam waktu dekat kami akan melaporkan perihal ini ke Polda Jatim”, urai Arman dalam wawancara usai demonstrasi.
(An)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan