Aksi Damai Terkait Kasus Pungli, POSE RI Minta Gubernur Sumsel Turun Tangan 

  • Whatsapp
Ketum POSE RI, Deslefri, saat menyampaikan aspirasi dalam aksi damai POSE RI bersama mahasiswa pemerhati demokrasi Sumsel di depan Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (13/10/21)

PALEMBANG – Lembaga POSE RI (Pemerhati Organisasi Sosial dan Ekonomi Republik Indonesia) bersama mahasiswa pemerhati demokrasi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali gelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (13/10/21). Aksi ini sebagai salah satu upaya POSE RI untuk mencegah tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) khususnya di wilayah Provinsi Sumsel.

Dalam aksi damai ini, massa aksi meminta Gubernur Sumsel untuk langsung turun tangan menyikapi dugaan kasus pungutan liar pada lembaga dibawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel.

Bacaan Lainnya

“Pertama, kami (POSE RI) bersama mahasiswa pemerhati demokrasi Sumsel meminta kepada Gubernur Sumsel untuk secepatnya merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan terkait pengusutan kasus dugaan pungli di SMK Negeri 8 Palembang pada masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021/2022,” kata Deslefri, Ketua Umum POSE RI.

Deslefri mengatakan pungli berkedok sumbangan untuk bangunan sekolah masih marak. “Diduga pelakunya oknum pihak sekolah dan oknum komite sekolah”, imbuhnya.

Kedua, POSE RI bersama mahasiswa pemerhati demokrasi Sumsel meminta Gubernur Sumsel dan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel untuk segera memanggil dan memeriksa Komite dan pihak SMK Negeri 8 Kota Palembang.

“Kami ingin pihak SMK Negeri 8 Kota Palembang dan komitmenya dimintai keterangan lebih lanjut terkait dugaan pungli”, tandas Deslefri

Lebih lanjut, Deslefri pada kesempatan tersebut mengatakan, bahwa keadilan adalah Inti hidup bernegara sesuai dengan Nawacita Demokrasi untuk mencapai keadilan sebagai cita-cita kebangsaan dengan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal tersebut menurut Deslefri, dalam rangka menjunjung tinggi tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

“Praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menumbuhkan efek jera terhadap mafia dan oknum-oknum khususnya di sekolahan”, ungkapnya.

Dalam ini, Lembaga POSE RI dan mahasiswa pemerhati demokrasi Sumsel menyerukan serta menyuarakan untuk mencegah dan menghindari tindakan yang dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana pungutan liar serta tindak pidana korupsi, manipulasi, atau KKN serta penyalahgunaan uang barang atau kewenangan para pemangku jabatan.

“Maka dari itu kita tegak lurus satu itikad dan satu tujuan mengambil sikap upaya dengan hati nurani dengan terciptanya tatanan pemerintahan yang bersih serta amanah dan bebas dari praktek-praktek pungutan liar, terutama dugaan pungutan liar di SMKN 8 kota Palembang, dan umumnya di sekolah lain di Sumatera Selatan”, beber Deslefri.

Massa aksi dari POSE RI bersama mahasiswa pemerhati demokrasi Sumsel ini ditemui oleh Asisten I Pemprov Sumsel, Dr. Rosidin Hasan.

“Terima kasih atas kedatangannya, ini adalah ladang amal. Sekali lagi terima kasih, dan akan ditindaklanjuti”, ujarnya singkat. (HS)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan