AMPCL Desak Pencalonan Lurah Terdampak MK tetap Dilanjutkan

  • Whatsapp
AMPCL saat audiensi di DPRD Sleman (Foto : Brd/Portal Indonesia)

SLEMAN – Puluhan orang yang tergabung dalam Aliensi Masyarakat Peduli Calon Lurah (AMPCL) Korban Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mendatangi Kantor DPRD Sleman untuk melakukan audiensi, Rabu (13/10).

Aliansi tersebut mendesak calon lurah korban putusan MK tetap bisa mengikuti Pemilihan Lurah (Pilur) karena semua tahapan sudah berjalan.

Bacaan Lainnya

Koordinator aliansi Wahyu Widodo mengatakan, putusan MK tidak serta merta bisa diterapkan di Sleman. Bahkan putusan itu belum diakomodir Kemendagri sebagai acuan pilur.

“Padahal Pilur di Sleman sudah sesuai dengan persyaratan. Bahkan persyaratan para lurah itu sudah dinyatakan lengkap dan benar,” kata Wahyu.

Untuk itu, tidak tepat jika para calon lurah yang terdampak putusan MK dicoret sebagai calon. Pencoretan itu akan memberikan dampak sosial dan konflik sosial antar pendukung.

“Kami minta Pemkab Sleman berani ambil resiko terkecil yaitu melanjutkan pencalonan lurah Madurejo. Bahkan kami siap meladeni jika ada gugatan di kemudian hari.

Namun jika Pemkab Sleman tetap akan mencabut izin dan penyataan tidak pernah menjabat 3 kali, pihaknya akan mengambil langkah hukum. Mengingat Calon Lurah Madurejo telah melalui tahapan-tahapan yang ditentukan dan telah ditetapkan sebagai calon lurah yang berhak dipilih.
“Banyak kerugian moril dan materiil yang dialami calon kami,” ucapnya.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Arif Kurniawan mengaku, akan menampung aspirasi dari aliansi tersebut. Selanjutnya dewan akan segera komunikasi dengan eksekutif untuk menanyakan kebijakan pasca putusan MK.

“Kami akan segera tanyakan telaah hukumnya atas putusan MK. Kemudian kebijakan yang akan diambil seperti apa terkait 7 calon lurah yang terdampak,” kata Arif Kurniawan. (Brd)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan