Lagi-Lagi Adendum, Komisi III DPRD Kota Pasuruan Pertanyakan Soal Cara Kerja Konsultan Perencana.

  • Whatsapp
Komisi III saat melakukan sidak di proyek gedung bangunan Koramil di Panggungrejo.

PASURUAN. portal-indonesia.com – Kerap ditemukannya perubahan antara perencanaan dengan hasil fakta pelaksanaan terkait proyek pekerjaan dilapangan, Komisi III DPRD Kota Pasuruan, Jawa Timur, mempertanyakan soal cara kerja konsultan perencana.

Lagi-lagi masalah adendum (berita acara tambah kurang mutual cek 0%), dan kejadian berubahnya pelaksanaan proyek itu setelah kontrak ditandatangani terjadi.

Bacaan Lainnya

Temuan itu sendiri ditemukan ketika Komisi III melakukan sidak proyek di 3 titik lokasi pekerjaan seperti proyek jalan dan drainase diwilayah Kelurahan Karanganyar, pembangunan gedung Polsek dan pembangunan gedung Koramil di sebelah Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Senin 27 September 2021 pagi.

“Berubahnya volume pengerjaan dan berubahnya item pengerjaan, itu ternyata juga tidak mengubah nilai kontrak. Jika demikian, kenapa tidak dilakukan review dulu terhadap perencanaan sebelum di proses lelang di BLP. Apalagi ternyata pelelangan dilaksanakan sudah setahun sebelumnya”. Kata Ketua Komisi III, Drh Ismu Hardiyanto usai melakukan sidak bersama anggota lain.

Pada perencanaan yang menjadi dasar kontrak dan penentuan pemenang proyek, peningkatan jalan direncanakan dengan pengaspalan dan paving seperti diwilayah Kelurahan Karanganyar. Sedang dalam pelaksanaan dikerjakan dengan pavingisasi.

Berbagai alasan dan pertimbangan memang dikemukakan oleh pihak SKPD, yakni terkait adanya refocusing. Disisi lain, fakta kegagalan perencanaan juga terjadi pada proyek pembangunan gedung Polsek dan Koramil di Panggungrejo.

Diantaranya seperti kurangnya volume tanah urug sebanyak 1000 an m3, sehingga harus ada pengurangan pekerjaan pagar depan, gapura, paving halaman depan, dan rabat lantai.

Dari item yang dimaksud tersebut, nantinya menurut Komisi III tidak akan dibangun karena anggarannya digunakan untuk mengcover kurangnya volume urukan.

“Kekurangan itu kemudian mengakibatkan berkurangnya item pengerjaan lain. Perencanaan yang terjadi dipandang kurang akurat terkait volume tanah urug pada lokasi yang akan dibangun gedung Koramil Panggungrejo”, ujar Ismu, dengan ekspresi kesal.

Dengan adanya kejadian atau yang dinilainya kebiasaan semacam itu, Ketua Komisi III meminta supaya pihak atau dinas terkait melakukan review atau evaluasi terhadap para konsultan perencanaan dilapangan.

Dirinya juga menegaskan supaya Wali Kota Pasuruan melalui pihak Inspektorat, kedepannya agar lebih pro-aktif untuk meminimalisir terjadinya sebuah kesalahan seperti halnya dalam perhitungan soal pekerjaan dilapangan.

“Review perencanaan harus di temukan langkah konkret. Akibatnya, SKPD berencana melakukan addendum berupa penambahan anggaran. Hal ini sudah sering kami suara kan pada Walikota, supaya libatkan Inspektorat .Kendalinya di tangan Walikota”, pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan