Bergulir, Berkas Perkara Dugaan Korupsi Proyek Sebuah Rumah Sakit di Sumsel Tahap P21

  • Whatsapp

PALEMBANG. portal-indonesia.com –Berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek penimbunan dan pembuatan turap penahanan tanah Sungai oleh PT. Palcon Indonesia pada rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Palembang Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)

Diketahui, dana bersumber dari APBN TA. 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp12 milyar lebih.

Bacaan Lainnya

Dir Sus Kombes Pol Barly Ramadhany didampingi Kasubbid Penmas AKBP Iralinsah ,SH melalui Kasubdit 3 Tipikor AKBP Harissandi mengatakan, akibat tindak pidana korupsi tersebut negara mengalami kerugian Rp 5 Milyar lebih. Namun hingga kini pembangunan tersebut belum selesai.

“Berkas pelaku sudah lengkap tinggal penyerahan kedua kepada pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati),” bebernya, Senin (27/9).

AKBP Harissandi menjelaskan, dari pengakuan kedua tersangka bahwa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

“Ada empat tersangka, namun dua telah meninggal dunia dan dua kita amankan,” katanya.

Kedua tersangka yang telah diamankan, adalah “J” Direktur PT Palcon, warga Jalan Ahmad Yani, Kelurahan 9-10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, dan “R” oknum PNS Kementrian RS Kusta sebagai Kasubag Rumah Tangga.

Menanggapi hal tersebut, Agustina Novitasari SH. MH., selaku kuasa hukum dari tersangka “J”, mengatakan perkara ini sudah tahap P21. Namun kuasa hukum “J” menilai dalam perkara tersebut ada keanehan.

“Kami merasa sedikit aneh dengan perkara ini seharusnya negara merasa untung, karena ada kelebihan pekerjaan yang diakui itu sebesar Rp 1 Milyar, kenapa tidak bisa selesai pembangunan Turap tersebut karena kami tidak diberi perpanjangan oleh pihak PPK, seharusnya kami mendapatkan perpanjangan 120 hari dua kali,” katanya.

Ia menjelaskan, pekerjaan tersebut bisa diselesaikan namun tidak diberi perpanjangan waktu.

“BPK sudah turun dan menilai bangunan yang sudah terpasang Rp 5 Milyar lebih dan sisanya dari Rp 12 Milyar tersebut sudah kita kembalikan bahkan kita kena pajak dua kali pertama dan dua kali,” jelasnya.

Ia mengungkapkan tahap pembangunan tersebut sudah mencapai 60%.

Dalam perkara ini pihaknya akan menggugat perdata dirut dirut Rumah Sakit tersebut.

“Sudah tahap mediasi dan dua Minggu kedepan akan masuk pokok perkara di Pangakalan Balai,” tutupnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan