Dugaan Cacat Hukum, SK Penetapan Kades Terpilih Bupati Probolinggo Non Aktif Disoal

  • Whatsapp
Suasana saat audensi di ruangan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Probolinggo Rabu (22/9). (Photo. A. Hadari/portal-indonesia.com)

PROBOLINGGO. portal-indonesia.com – Saneman, calon kepala desa (cakades) Jatiadi, Kecamatan Gending dan Sawar, cakades Betek, Kecamatan Krucil, mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (22/9/2021).

Didampingi Aliansi Transparansi Masyarakat Probolinggo (ATTMP) dan kuasa hukumnya, kedua orang mantan calon kades yang tidak terpilih saat Pilkades serentak pada Mei 2021 lalu itu mempertanyakan keabsahan SK pelantikan kades yang ditetapkan oleh bupati non aktif Puput Tantriana. Mereka menduga SK tersebut cacat hukum.

Bacaan Lainnya

“Dalam Surat Keputusan (SK) tentang pelantikan kades terpilih itu tertulis Tutik Suhariyah yang seharusnya sebagai Kades Jatiadi, tetapi ditulis dengan kades Sumberanum, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo,” kata Musthofa dari ATMP selaku pihak penerima kuasa hukum.

Musthofa mengatakan, bahwa pihaknya menemukan dan mengetahui fakta tersebut saat persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang digelar di Surabaya pada 7 September 2021.

“Saya mengetahui dari fakta di persidangan, kemudian diminta kembali oleh pihak pemkab untuk memperbaiki SK tersebut,” tegas Musthofa.

Dan pada persidangan berikutnya, (14/21), ternyata SK sudah diperbaiki dan disebutkan dalam SK tersebut Tutik sebagai Kades Jatiadi, dari situlah timbul kecurigaan pada pihaknya terkait mekanisme pembuatan SK.

“Dugaan ada mekanisme yang cacat hukum,” ucapnya pada awak media.

Menanggapi persoalan tersebut, Kasubag Hukum Pemkab Probolinggo, Adhi Catur Indra membantahnya. Ia menegaskan jika pembuatan SK tersebut sudah melalui proses yang benar.

Kasubag Hukum Pemkab Probolinggo, Adhi Catur Indra

Menurut Catur, sebenarnya perkara di PTUN sudah dicabut oleh pihak penggugat, pada tanggal 21 September 2021.

“Sesuai penetapan majelis hakim Ada permohonan pencabutan dari pihak penggugat,” kata Catur pada awak portal-Indonesia.com.

Sementara Lukman Hakim Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Probolinggo, yang memimpin jalannya audiensi, menyampaikan, bahwa pihaknya pada masalah tersebut akan menjadi bahan evaluasi.

“Selaku balance pemerintah, kami akan mengecek bagaimana mekanisme pembuatan SK tersebut, apakah sudah sesuai atau tidak,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan