Aduan Warga ke Mabes NGO Meningkat Pasca Demo PDAM

  • Whatsapp

PAMEKASAN – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan pada hari Selasa kemarin (07/09/2021) sempat didemo oleh ratusan pelanggannya bersama Mabes NGO, kini masyarakat sudah mulai memberanikan diri untuk melaporkan permasalahan-permasalahan mereka terkait air PDAM kepada Mabes NGO.

Abdus Marhaen Salam (Wapres Mabes NGO) mengatakan bahwa pasca demonstrasi masyarakat semakin banyak yang melaporkan masalah air PDAM.

Bacaan Lainnya

“Pasca demonstrasi kita ke PDAM kemarin ternyata masih banyak permasalahan yang muncul, diantaranya dari masyarakat Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan dan Desa Panglegur. Mereka mengeluhkan mahalnya penyambungan ulang air yang mencapai Rp2 juta, padahal mereka tidak pernah meminta untuk diputus. Bahkan, pihak petugas sendiri tidak pernah melakukan sosialisasi atau pemberitahuan sebelumnya terkait pemutusan ini”, jelas Marhen di Kantor N.G.O (Senin,13/09/2021)

Terkait hal ini kami mendatangi salah seorang pelanggan PDAM yang ada di Desa Tlesah Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan yakni Pak A (inisial) untuk diwawancarai terkait air PDAM.

Dalam kesempatan itu Pak A mengatakan bahwa ada 6 Pelanggan yang di putus dan hanya ada dua yang di sambung, kalau mau nyambung lagi maka harus bayar lagi.

“Itu yang di putus ada 6 Pelanggan, 2 rumah sudah disambung lagi, sementara sisanya tidak disambung kembali, kalau mau disambung lagi harus bayar lagi, padahal kami kan pelanggan lama”, terangnya.

Sementara itu, Presiden Mabes NGO secara terpisah mengatakan bahwa sistem pengelolaan PDAM saat ini ada yang tidak sehat.

“Melihat dari banyaknya persoalan PDAM yang dikeluhkan masyarakat ditambah lagi dengan meruginya PDAM, kuat keyakinan saya bahwa ada sistem pengelolaan yang tidak sehat. Sementara Bupati sendiri Pada hari ini melaunching pendistribusian air bersih tahun 2021, kami berharap air tersebut tidak diambilkan dari sistem yang tidak sehat ini” Presiden Mabes NGO, Zaini.

Lebih lanjut Wer Wer (sapaan akrab Zaini) berharap Direktur PDAM diganti atau pengelolaannya diserahkan kepada swasta jika pemerintah tidak mampu.

“Kalau pemerintah sudah tidak mampu mengelola perusahaan air bersih milik pemkab ini, mending direkturnya diganti, kalau tidak ya bubarkan saja dan lebih baik di pihak ketigakan (diswastakan) agar pengelolaannya lebih sehat dan PDAM yang tidak sehat ini”, pungkasnya. (An)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan