Terkait Polemik Fasum di Desa Janti, Bupati Sidoarjo Turun Tangan

  • Whatsapp
Bupati Sidoarjo lakukan mediasi pembangunan Makam Warga Makaya Binangun di Kantor Balai Deda Janti, Kecamatan Waru, Rabu (09/09/2021). 

SIDOARJO – Polemik rencana pembangunan TPU (Tempat Pemakaman Umum) Makarya Binangun di Desa Janti Kecamatan Waru, akhirnya ada titik temu setelah Bupati Sidoarjo turun tangan langsung.

Adanya titik temu dari polemik tersebut setelah perwakilan dari pihak kontra dan setuju dikumpulkan oleh Bupati Ahmad Muhdlor (Gus Muhdlor) untuk dilakukan mediasi di Kantor Balai Desa Janti.

Bacaan Lainnya

Dari hasil mediasi, akhirnya kedua belah pihak setuju lahan fasum (fasilitas umum) tersebut akan dialihfungsikan jadi makam warga. Rabu, (8/9/2021).

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyampaikan hasil mediasi warga dari dua belah pihak sudah sepakat RTH tersebut akan dialihfungsikan menjadi tempat pemakaman warga Makarya Binangun.

“Karena warga Makarya Binangun tidak punya tempat pemakaman sendiri. Warga memang membutuhkan itu,”ujarnya.

Dalam proses mediasi diketahui, warga yang menolak beralasan fasum saat ini yang akan dijadikan tempat pemakaman, peruntukannya untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Mereka khawatir akan menyalahi aturan. Selain itu, fasilitas umum tersebut statusnya belum diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Gus Mudhlor menambahkan, keberatan sebagian warga yang menolak akan dicarikan solusinya.

“Perubahan site plan fasum yang awalnya untuk RTH akan diubah menjadi tempat pemakaman. Untuk lahan RTH-nya, ternyata pengembang belum menyerahkan ke Pemkab. Nanti, pemkab akan mengambil alih. Setelah itu, site plan akan diubah lewat Dinas Perumahan dan Pemukiman dari RTH menjadi tempat pemakaman agar tidak menyalahi aturan. Menurut Perbup Nomor 16 tahun 2017 itu sudah jelas tentang Fasum, Pemkab bisa mengambil alih itu kalau kemudian tidak kunjung diserahkan, kalau tidak akan terbengkalai dan sebagainya,” jelas Bupati Gus Mudlor di depan warga perumahan Makarya Binangun.

Sementara itu, Andi salah satu perwakilan warga yang kontra selama ini memang membutuhkan kejelasan status fasum. Ia khawatir setelah dijadikan makam di kemudian hari ada tuntutan. Setelah dimediasi Bupati Sidoarjo ia akhirnya bisa menerima.

“Kita tidak mau nanti ada tuntutan di belakang. Kita ingin status makam warga legal secara hukum,”ucapnya.

Usai pertemuan, Bupati Sidoarjo didampingi Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sidoarjo M. Ainur Rahman, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Sidoarjo Sulaksono serta Kepala Bagian Hukum Setda Sidoarjo Hery Suhartono dan Camat Waru Mahendra Rudi sidak ke lokasi tempat fasum RTH yang akan dialihfungsikan menjadi makam warga. (Ninik)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan