Begini Kata Anggota DPRD Blitar Terkait Dugaan Penggelapan Dana BST di Desa Ngadri

  • Whatsapp
Anggota Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Atmojo.

BLITAR – Setelah menerima laporan pengaduan terkait dugaan penggelapan dana BST oleh Kades Ngadri, Anggota DPRD Kabupaten Blitar menyesalkan dugaan penggelapan bantuan sosial itu. Terlebih lagi, saat ini banyak warga mengalami kesusahan akibat dampak pandemi Corona.

Anggota Dewan meminta di masing-masing desa di Kabupaten Blitar agar bisa membuka posko pengaduan dari masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Pertama, saya sangat menyesalkan kejadian di Desa Ngadri. Kedua, saya berharap pihak inspektorat lebih memaksimalkan tupoksinya sebagai pembina dan pengawas penyaluran bantuan sosial selama pandemi ini,” kata Anggota Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kabupaten Blitar Wasis Kunto Atmojo saat dihubungi jurnalis portal-indonesia.com, Jumat (4/9).

Keterangan yang diterima Wasis dari beberapa sumber, penerima BST di Desa Ngadri sebanyak 209 orang. Data yang sudah ditemukan fiktif ada 30 orang. Jadi total sementara ada 15% dari jumlah penerima itu fiktif.

Wasis menambahkan, jika pengawasan penyaluran bantuan selama pandemi tidak diawasi, jangan sampai kejadian seperti itu menjadi gunung es.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan kasus serupa juga terjadi di desa lainnya. Hal ini seperti yang diutarakan Wasis saat sidang Paripurna di kantor DPRD Blitar beberapa hati lalu.

Sementara masyarakat sendiri untuk menyampaikan ataupun melaporkan kepada pihak kepolisian, masih belum ada keberanian. Selain mereka akan kesulitan mendapatkan data pembuktian, juga masih minimnya pemahaman hak hukum sebagian besar warga desa.

“Untuk itu, saya minta semua kader dan anggota Fraksi Gerindra membuka posko pengaduan bantuan sosial pandemi ini di desanya masing-masing. Mari bersama kita awasi dan kawal uang negara itu sesuai peruntukannya di masa sulit seperti sekarang,” tandasnya.  Hal ini seperti yang Wasis sampaikan saat sidang paripurna.

Wakil Ketua DPC Gerindra Kabupaten Blitar ini juga berharap, penegak hukum akan terus memproses penyidikan sampai tuntas penyelidikan. Pihaknya tidak akan melakukan intervensi dan berharap jika terduga pelaku terbukti bersalah, hukuman maksimal bisa dijatuhkan.

Hingga berita ini dimuat, Minggu (5/9), Kepala Desa Ngadri belum bisa dimintai keterangannya. Berdasarkan keterangan terhimpun portal-indonesia.com menyebutkan, bahwa kades tersebut masih menjalani proses penyelidikan lebih lanjut.(Eko HSRS)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan