Komisi IV DPRD Purworejo Sidak Bansos Bermasalah Warga Kalitapas

  • Whatsapp
Ketua Komisi IV DPRD Purworejo M. Abdullah (kanan) saat melakukan sidak dan menemui Cholifah, warga Kalitapas yang tidak dapat mencairkan bansos selama 5 bulan (Foto : Fauzi/Portal Indonesia)

PURWOREJO -Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo, M. Abdullah, Sabtu (24/7)  akhirnya melakukan sidak ke lapangan terkait adanya warga penerima bansos yang tidak dapat menerima bantuan selama kurang lebih lima bulan.

Adapun sidak tersebut, Komisi IV ingin memastikan dan bertemu dengan warga desa kalitapas kecamatan bener kabupaten purworejojawa tengah terkait adanya warga yang masuk dalam program Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) namun bantuan tersebut tidak bisa diambil selama lima bulan, akan tetapi struk dari Bank BRI keluar.

Bacaan Lainnya

Muhammad Abdullah selaku Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo saat ditemui di lokasi sidak menyampaikan, dirinya menunaikan janji sebagaimana apa yang di sampaiakan di media kemaren terkait adanya aduan masyarakat melalui media massa adanya persoalan PKH di Desa Kalitapas, Kecamatan Bener.

“Saya juga mengunjungi Desa Pekacangan, Kecamatan Bener tempat E-Warong berada, dimana orang tersebut setiap bulannya dalam pengambilan program PKH disini, namun ternyata warungnya kosong,” ucapnya.

Lebih lanjut, Abdullah mengatakan, dirinya sampai E-Warong tersebut dalam keadaan tertutup karena menurut warga sekitar yang berhasil ditemui, E-Warong tersebut banyak melayani ketika pas ada pembagian program PKH.

“Hari ini saya tidak bisa bertemu dengan pemilik E-Warong karena kosong dan ternyata tempat ini sifatnya mengontrak jadi pemilik warung ini bukan pemilik rumah tapi orang lain yang menyewa dijadikan warung. Jadi warung ini berdiri ketika program PKH ada dan sebelumnya tidak ada warung disini,” katanya.

Seharusnya warung tersebut buka setiap hari karena menjalankan profesi, namun kata masyarakat sekitar E-Warong tersebut lebih banyak buka ketika hanya melayani PKH saja.

“Untuk syarat-syarat pendirian E-Warong nanti kami konfirmasi lebih lanjut,” jelasnya.

Abdullah juga berharap, semua bantuan yang dari pemerintah untuk masyarakat apapun bentuknya jangan sampai terjadi ada penyelewengan sehingga program tersebut tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat.

“Bahwa program yang dari pemerintah untuk rakyat miskin itu diterima seutuhnya dan mampu meringankan beban masyarakat yang menerima. Namun kalau nanti dilapangan ditemukan persoalan-persoalan, kita akan segera melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait yaitu Dinsos dengan tujuan kita ingin memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki,” harapnya.

Sementara itu, Sutikno selaku Kepala Desa Kalitapas mengucapkan, terima kasih kepada Komisi IV DPRD Purworejo ketika ada keluh kesah dari masyarakat langsung ditindak lanjuti.

“Harapanya, mudah-mudahan kedepan warga saya yang menerima bantuan tersebut benar-benar menerima,” ucapnya.

Selanjutnya, Cholifah selaku penerima KPM PKH yang selama lima bulan tidak bisa mengambil bantuan namun setelah adanya reaksi dari Komisi IV DPRD Purworejo beberapa hari lalu, kini dirinya sudah bisa mengambil lagi bantuan tersebut sebanyak tiga paket dan mengucapkan,

“Alhamdulillah setelah mendapatkan tiga paket ya rasanya senang sejaki,” pungkasnya. (Fauzi)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan