Kebijakan Seragam Sekolah Sebaiknya Dilonggarkan

  • Whatsapp
Anak sekolah (Ist)

YOGYAKARTA – Di tengah pandemi Covid-19 ini kebijakan pemakaian seragam sekolah, baik itu sekolah negeri maupun swasta, sebaiknya dilonggarkan. Seperti diketahui, kasus Covid di DIY belakangan ini meningkat tajam.

“Ini sangat memprihatinkan kita semua,” kata Wakil Ketua DPRD DIY
Huda Tri Yudiana, Minggu (20/6/2021).

Bacaan Lainnya

Menurut dia, pada sisi lain kondisi ini membuat ekonomi terpukul, banyak warga DIY yang mengalami kesulitan ekonomi. Meskipun triwulan pertama tahun ini pertumbuhan ekonomi DIY positif, tetapi dengan kenaikan kasus Covid memperlambat berbagai sektor yang berkorelasi positif dengan meningkatnya kesulitan masyarakat.

Dunia pendidikan di DIY pun sudah jelas sangat terdampak. Kebijakan sekolah daring yang terpaksa diambil pemerintah tentu menimbulkam dampak sangat besar bagi siswa dan sekolah-sekolah. “Banyak sekali sekolah kesulitan keuangan, bahkan untuk sekedar menggaji guru saja sulit. Terutama sekolah swasta yang mengandalkan pemasukan dari SPP siswa,” papar dia.

Huda menyebutkan berbagai laporan yang disampaikan pengelola sekolah tentang problem yang mereka hadapi. Di antaranya kurang efektifnya pembelajaran daring, tunggakan SPP yang sangat besar, kesulitan operasional sekolah, dan banyak lagi. “Untuk sekolah negeri masih tertolong dengan gaji dan operasional sekolah yang ditanggung pemerintah, tetapi sekolah swasta kebanyakan dalam kondisi sulit,” tutur Huda.

Orangtua siswa pun, masih menurut Huda, banyak yang menyampaikan perkembangan putera-puterinya yang kurang terkontrol dengan kondisi sekolah daring. Biasanya setiap tahun sekolah adakan kebijakan seragam baru, apalagi untuk siswa baru.

“Kami usulkan dinas pendidikan untuk memperlonggar kebijakan ini. Saat ini siswa banyak sekolah daring sehingga seragam belum tentu efektif dipakai dalam pembelajaran,” ujar dia.

Hal ini juga untuk meringankan orangtua siswa agar tidak perlu alokasi dana besar untuk seragam sekolah. Harapannya dana yang mestinya dipakai untuk seragam bisa digunakan untuk melunasi berbagai biaya siswa lain yang lebih urgen,  seperti SPP dan sebagainya (untuk sekolah swasta).

“Kami juga usulkan untuk pembangunan gedung sekolah yang berasal dari orangtua siswa untuk ditunda dulu setelah kondisi membaik,” kata Huda.

Jika ada pembangunan gedung pakai alokasi dari pemerintah dulu saja,  baik dana DAK dari pusat atau dana pemda. Penarikan ortu siswa sebaiknya diminimalisir untuk keperluan fisik, dan lebih diarahkan pada hal-hal yang langsung menunjang operasional pendidikan. “Saat ini kita memang perlu prioritas agar orangtua siswa tidak banyak terbebani dan sekolah bisa bertahan,” pungkas dia. (bams)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan