Pustek UGM Tolak Sembako Dikenai Pajak

  • Whatsapp
Sembako (Ist)

YOGYAKARTA – Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) UGM Yogyakarta menolak rencana pemerintah dan DPR memberlakukan pajak terhadap barang kebutuhan pokok. Dengan dikenakan pajak tersebut dipastikan semakin memberatkan masyarakat yang saat ini sudah terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Sebaiknya sembako tidak diberi PPN sampai kapan pun, carilah sumber pajak yang lain,” kata Ketua Tim Ahli Pustek UGM Prof Dr Catur Sugiyanto, Jumat (11/6/2021).

Bacaan Lainnya

Seperti diketahui pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak. Rencana itu tertuang dalam Draf Revisi Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Bila sebelumnya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak atau sembako termasuk objek yang tidak dikenakan PPN. Namun, pada draft revisi aturan baru tersebut sembako tak lagi dimasukan ke dalam objek yang PPN-nya dikecualikan. Menurut Catur, di negara maju sebenarnya tidak pernah menerapkan aturan pemberlakukan pajak pada bahan pokok. Ini karena sembako dianggap menjadi kebutuhan dasar bagi orang untuk memenuhi sumber pangan.

“Negara maju tidak memberlakukan seperti itu,” tandas dia. Dalam pandangan Catur, sangat tidak elok dan kurang pas jika pemerintah Joko Widodo menerapkan aturan pajak pada sembako. Selain menjadi kebutuhan dasar agar tetap bisa hidup meski dalam kondisi terbatas, pemberlakuan pajak pada situasi pandemi sungguh makin menyengsarakan rakyat miskin.

“Kita itu hidup dari sembako, jika dipajaki itu rasanya kurang pas,” kata Catur. Selain menolak PPN sembako, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM ini juga meminta pemerintah untuk terbuka dan transparan menyampaikan kondisi APBN sekarang ini, sehingga bisa muncul ide untuk menarik pajak pada barang sembako.

Menurut dia,  rencana kebijakan menarik pajak dari sembako mengindikasikan bahwa APBN dalam posisi genting dan perlu diselamatkan. Namun kondisi itu perlu disampaikan secara terbuka.

Meski pajak sebagai bentuk sumbangsih warga untuk negara, namun menarik pajak dari sembako menurut Prof Catur sangatlah tidak tepat. Karena itu pemerintah perlu mencari alternatif sumber pendapatan lain dan melakukan penghematan secara besar-besaran serta memperkuat pengawasan.

“Governance, keterbukaan, pengawasan harus ditingkatkan agar tidak banyak uang negara yang dikorupsi,” ujar dia. (bams)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan