Protes Terkait Sekolah Bakal Kena PPN, Cak Udin: Ini Kebijakan yang Sangat Tidak Etis

  • Whatsapp
M.Hasanudin (Cak Udin), Anggota Komisi X DPR RI.

MALANG RAYA – Rencana pemerintah akan menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% untuk jasa pendidikan dan sekolah mulai menuai protes. Salah satunya datang dari M.Hasanudin Wahid, Anggota Komisi X DPR RI. Pria ganteng atau yang akrab disapa Cak Udin ini langsung pertanyakan dan protes terkait kebijakan tersebut.

“Jasa Pendidikan dan Sekolah mau dikenakan PPN? Ini kebijakan yang sangat tidak etis, sedangkan saat ini pendidikan atau sekolah masih berharap banyak uluran dari pemerintah. Dari segi infrastruktur saja banyak di jumpai sekolah yang masih kurang layak untuk di jadikan tempat belajar mengajar. Apalagi kalo kita lihat sekolah – sekolah di Desa terpencil, atau di pulau – pulau kecil baik dari segi bangunan, tenaga pendidik sampai sarana prasarana masih jauh dari harapan untuk siswa bisa nyaman dalam belajar,” kata Cak Udin, Kamis (10/06/2021)

Bacaan Lainnya

Cak Udin mengatakan, dalam pasal 31 UUD’45 sangat gamblang disebutkan, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. “Dari situ bisa kita tarik kesimpulan negara bertanggung jawab secara mutlak atas pendidikan di Indonesia ini. Nantinya jika rencana ini tetap dijalankan, akan timbulkan kesenjangan dan ketimpangan sosial di dunia pendidikan di negara kita. Sebab tidak menutup kemungkinan akan ada lagi kenaikan tarikan SPP baik di sekolah negeri dan swasta, yang tentu saja akan memberatkan wali murid apalagi dalam kondisi masih pandemi Covid-19 seperti ini,” bebernya.

Sekedar diketahui, lanjut dia, saat ini pemerintah membahas revisi kelima Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Dalam revisi UU tersebut akan ada sejumlah barang dan jasa yang akan dikenakan PPN, salah satunya jasa pendidikan, yaitu sekolah dan pendidikan kursus. Adapula maksud jasa pendidikan yang termuat dalam UU Nomor 1983 saat ini adalah pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi dan Pendidikan Luar Sekolah. “Hal ini yang harus dibaca dan diantisipasi, jangan sampai lembaga pendidikan ditarik dalam spirit komersial. Harus diingat tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa itu visi utama,” tandasnya.

Sekjen PKB ini meminta dan berharap revisi UU Nomor 6 tahun 1983 untuk dihentikan. “Harapan saya saat ini pemerintah lebih fokus menyukseskan agenda besar di sektor pendidikan, yakni terus berupaya dalam wujudkan tujuan mencerdaskan bangsa. Dengan cara memperbanyak inovasi, kreasi dan keterampilan siswa di tengah terjangan pandemi Covid-19 ini.” pungkasnya. (junaedi)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan