Desakan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dianggap Tidak Tahu Soal dan Politicking

  • Whatsapp
Koordinator TPPDI Petrus Salestinus (Ist)

YOGYAKARTA – Sikap Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang mendesak Presiden Jokowi memanggil, meminta klarifikasi, dan mengevaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Tjahjo Kumolo karena pernyataannya yang mendukung sikap Pimpinan KPK tidak memenuhi panggilan Komnas HAM, adalah sikap yang offside, tidak tahu soal dan politicking.

Menurut Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus pernyataan Tjahjo Kumolo yang mendukung sikap KPK tidak memenuhi panggilan Komnas HAM, terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) dan pemberhentian 75 pegawai KPK, adalah pernyataan yang sangat beralasan hukum. “Permasalah TWK itu masuk dalam domain eksekutif, dimana kewenangan itu berada pada Kemenpan, BKN, LAN, KASN dan pejabat pembina kepegawaian (PPK) menurut UU No. 5 Tahun 2014 TTG ASN,” ujar Petrus Selestinus, Kamis (10/6/2021).

Bacaan Lainnya

Koalisis Masyarakat Sipil Antokorupsi melihat permasalahan 75 pegawai KPK yang diberhentikan hanya pada perspekstif HAM secara sepotong-sepotong. “Mereka tidak melihat permasalahan HAM sebagai pembatasan HAM dan larangan demi melindungi HAM orang lain,” sebut advokat Peradi itu.

Selestinus mengatakan sebagai Menpan, Tjahjo Kumolo sangat berkepentingan dengan persoalan TWK, karena nasib bangsa Indonesia bergantung kepada pelaksanaan tugas 4 juta lebih ASN sebagai abdi negara, pelayan publik. Karena itu dalam diri setiap ASN harus melekat nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, dan lainnya. Yang nilainya jauh lebih tinggi, karena menyangkut kepentingan strategis nasional, yang berada di pundak Tjahjo Kumolo (Menpan, BKN, LAN, PPK, KASN), dan di pundak Pimpinan KPK, yang wajib dikedepankan, ketimbang nasib 75 pegawai KPK nonaktif.

Jika persoalan tuntutan 75 pegawai KPK nonaktif, agar tidak dirugikan akibat alih status kepegawaian KPK menjadi ASN, menurut putusan MK, maka masalahnya bisa saja persoalan tidak dirugikan itu hanya masalah materiil dan imateriil. “Maka silaan gugat ke pengadilan/pengadilan industrial atau ke MK,” sebut Selestinus.

Saat ini 75 pegawai KPK menuntut hak yang dirugikan dengan uji materiil UU KPK ke MK. Ini menurut Selestinus upaya hukum yang tepat, ketimbang ke Komnas HAM. Dan menurut ketentuan pasal 91 UU HAM, pemeriksaan kasus 75 pegawai KPK tidak perlu dilanjutkan dan dihentikan, karena beberapa alasan. Pertama,  materi pengaduan bukan pelanggaran HAM. Kedua,  terdapat upaya hukum yang lebih efektif. Alasan ketiga,  sedang berlangsung upaya hukum yang tersedia yaitu gugatan ke MK.

Menurut Selestinus Koalisi Masyarakat Antikorupsi harus paham bahwa HAM yang dijamin dalam UUD 45 dan UU HAM itu bukanlah sebuah cek kosong yang boleh diisi siapa saja. Karena sesungguhnya ketika seseorang menuntut HAM,  maka seketika itu juga ia berhadapan dengan pembatasan HAM sebagaimana diatur dalam pasal 28J UUD 45 dan pasal 73 No. 39 tahun 1999, Ttg HAM dan perundang-undangan lainnya.

Pembatasan HAM itu, dirumuskan dalam kebijakan negara berupa norma, standar, kriteria dan prosedure, sebagaimana diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam UU ASN dll,  yaitu kalau mau jadi ASN harus TWK, karena menyangkut nilai dasar dan kode etik dan kode perilaku yang menjadi prinsip profesi ASN.

Karena itu menurut Selestinus, Tjahjo Kumolo tidak dapat bahkan tidak boleh disalahkan. Karena Tjahjo sangat paham dan tahu soal, mana yang menjadi domain Pimpinan KPK, mana domain BKN, LAN, Kemenpan, KSN dan PPK serta mana yang masuk domain Komnas HAM. “Maka pernyataan YLBHI bahwa Tjahjo Kumolo terkesan anggap enteng dan mengabaikan fakta bahwa TWK tidak sesuai peraturan perundang-undangan, adalah pernyataan asal bunyi,” sebut Selestinus.

“Bukankah Koalisi Masyarakat Anti Korupsi dan Komnas HAM-lah yang bersikap membesarkan soal-soal sepele di luar kompetensinya?” tanya Selestinus. (bams)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan