DPRD Ponorogo Tandatangani Nota Kesepakatan Rancangan Awal RPJMD 2021 – 2026

  • Whatsapp

PONOROGO | portal-indonesia.com – DPRD Ponorogo kembali menunjukkan kinerjanya dalam menyelesaikan sejumlah agenda penting. Pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Rancangan Awal RPJMD Ponorogo tahun 2021-2026 telah tuntas dibahas.

Gas pol selang waktu 2 hari empat tim Pansus DPRD Ponorogo menyelesaikan pembahasan dan membacakan hasil rekomendasinya. Selanjutnya, pada malam ini, Kamis, (15/04) DPRD Ponorogo menggelar Rapat Paripurna dengan Agenda Pengambilan Keputusan dan penandatanganan Nota Kesepakatan Awal RPJMD tahun 2021 – 2026.

Bacaan Lainnya

Acara berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Lantai III Gedung DPRD Ponorogo dengan dihadiri Jajaran Pimpinan bersama Anggota DPRD Ponorogo. Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko bersama Wakilnya, Lisdyarita, Forkompimda serta OPD, Camat serta tamu undangan penting lainnya.

Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto memimpin langsung Agenda Sidang. Selanjutnya, 4 tim Pansus berkesempatan membacakan hasil rekomendasi RPJMD yang telah dibahasnya.

Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto usai Rapat Paripurna mengatakan bahwa pembahasan RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi misi Bupati terpilih. “Setelah kita lakukan Penandatangan Nota Kesepakatan Awal RPJMD dengan Bupati, dalam waktu 2 hari lagi kita kirim ke Gubernur Jawa Timur,” ungkapnya.

Masih menurutnya, Nota kesepakatan bersama sudah tercatat bahwa pihak Bupati wajib mengakomodir masukan pihak kedua (DPRD) artinya seluruh hasil pansus ini tidak boleh dikesampingkan. “Bupati sudah sepakat dengan itu, insyaallah tidak ada masalah,” terangnya.

Lebih lanjut, Sunarto menjelaskan adanya reformulasi, itu tidak menyalahi aturan. Bahkan hal itu pun terjadi di Pemerintah Provinsi Jawa timur. Provinsi Jawa timur itu dari 10 Nawacita bisa dimasukkan menjadi 4 kategori atau dikelompokkan menjadi empat. “Reformulasi itu hal yang biasa, yang harus di ketahui bahwa tidak merubah substansi visi misi Bupati yang disampaikan sesuai dengan Permendagri 86. Artinya baik secara lisan dan tulisan Bupati wajib memasukkan visi misi ini di RPJMD Awal,” tukasnya.

Sementara itu, Bupati Ponorogo, Sugiri Sancono usai rapat paripurna mengungkapkan, Reformulasi itu jangan dipahami berubah, dari keranjang 9 menjadi keranjang 4 agar menyesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan tentunya itu juga sesuai dan akuntabel. “Ini fungsinya agar setiap bab bisa dibagi habis setiap satker terhadap kinerja capaian visi misi itu,” jelasnya.

Menurutnya, semua itu tidak ada yang berubah, hanya kemudian menjadi “ringkes” sesuai dengan indikator kinerja utama Pemerintah dan kemudian bisa dijalankan oleh satker langsung bisa ke Operasional. “Menurut saya itu, tidak ada masalah, semua berjalan pada situasi pandemi begini. Kita tidak bisa ideal, karena semua anggaran terkurangi. Bertahan saja, kita sudah top. Tapi secara RPJMD juga harus ideal sesuai dengan visi misi. Saya pikir ini sudah selesai,” pungkasnya. (Eb/Adv)

Tinggalkan Balasan