Pakar : Kasus Intan Jaya, Pemerintah Perlu Lancarkan Operasi Militer

  • Whatsapp

Dr iur Liona Nanag Supriatna SH, MHum (Ist)

YOGYAKARTA|portal-indonesia.com – Pakar Hukum Humaniter Internasional dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung Dr iur Liona Nanang Supriatna, SH, MHum mengatakan pemerintah tidak perlu ragu melakukan operasi militer ke daerah Intan Jaya. Selain demi melindungi penduduk sipil yang tidak berdosa serta aparat kemanan baik TNI maupun Polri, juga untuk menjaga kepercayaan seluruh komponen bangsa terhadap hadirnya NKRI di Papua.

Bacaan Lainnya

“Pemerintah  tidak perlu ragu dan takut atau kuatir akan mendapat reaksi dan atau tekanan internasional,” kata Liona dalam siaran persnya, Rabu (17/2/2021).       Menurut dia, kasus gerakan teror yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua, umumnya dan khususnya yang melanda daerah Intan Wijaya baru-baru ini adalah murni merupakan masalah dalam negeri negara Indonesia. Karena itu tidak ada satupun negara di dunia yang dapat mengintervensi urusan dalam negeri negara lain.

President The Best Lawyers Indonesia (BLCI) ini menyebutkan  tindakan tegas dan terukur yang selama ini dilakukan terhadap kelompok yang dianggap intoleran merupakan prestasi tersendiri dari pemerintahan Jokowi. Karena itu seharusnya dapat dilakukan tindakan  sama,  tegas dan terukur terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata berserta organisasi underbownya di Papua, khususnya dan umumnya di Indonesia, baik itu yang ada di lingkungan kampus, pemerintahan maupun di masyarakat. “Tidak boleh diberikan tempat bagi mereka yang ingin memisahkan diri dari NKRI,” tandas Liona.

Alumus Lemhannas Angkatan 58 selanjutnya menyebutkan berdasarkan Protokol Tambahan II, 1977, Konvensi Jenewa 1949 Kelompok Kriminal Bersentaja di Papua bukanlah termasuk pada kategori konflik bersenjata non internasional (Non International Armed Conflict). Karena,  pertama  tidak memenuhi minimum level of intensity. Artinya,  konfrontasi bersenjata yang dilakukan  KKB tidak mencapai tingkat intensitas minimum, masih bersifat sporadis atau tidak ada kontinuitas/keberlangsungan yang terus menerus tanpa henti. Kedua, KKB tidak memenuhi minimum of organization, sebagai pihak yang berkonflik, KKB tidak menampilkan atau menunjukan unsur minimal suatu organisasi pemberontak yang terorganisir dengan baik.

Protokol Tambahan II, 1977, Konvensi Jenewa 1949 khususnya Pasal 1 ayat (2), lanjut Liona, secara tegas menyatakan tidak berlakunya ketentuan hukum internasional untuk kasus KKB di Papua. “Protokol ini tidak berlaku untuk situasi-situasi kekerasan dan ketegangan dalam negeri, seperti huru-hara, tindak kekerasan yang bersifat terisolir dan sporadis, serta tindak kekerasan serupa lainnya, yang bukan merupakan konflik bersenjata,” ujar Pengurus Pusat ISKA ini.

Jadi, menurut dia,  jelas penegakan hukum nasional secara absolut dapat diterapkan untuk menyelesaikan kasus KKB di Papua, karena jika tidak diselesaikan sekarang, maka kemungkinan KKB akan membesar dan dikuatirkan akan menjelma menjadi kaum belligerent. Yaitu kelompok bersenjata terorganisir yang memiliki pemimpin layaknya pemimpin sebuah pemerintah yang berdaulat. Menguasai sebagian wilayah yang diklaimnya, melaksanakan operasi militer yang berkelanjutan yang kemungkinan akan mendapat dukungan dari rakyat sekalipun di bawah ancaman.

“Jadi saatnya pemerintah bertindak tegas dan terukur sesuai dengan hukum,” tandas Liona yang juga anggota Dewan Kehormatan Peradi Jawa Barat. (bams)

 

Tinggalkan Balasan