Penambahan Ruang Perawatan Covid-19 di Rumah Sakit Jangan Terkendala Dana dan Birokrasi

  • Whatsapp
Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana. (Ist)

YOGYAKARTA|portal-indonesia.com – Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana minta penambahan kamar perawatan Covid-19 di rumah sakit (RS) jangan terkendala dana dan birokrasi anggaran. Ini mengingat saat ini kondisi Covid-19  di wilayah DIY sudah sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan.

“Setelah sepekan pemberlakuan PTKM (pengetatan terbatas kegiatan masyarakat)  masih menunjukkan kenaikan kasus aktif yang signifikan, bahkan sehari kemarin  rekor kasus baru lagi dengan 456 kasus Covid-19,” kata Huda di Yogyakarta, Jumat (22/1/2021).

Bacaan Lainnya

Dia sebutkan ruang perawatan Covid di berbagai RS sudah penuh Bahkan IGD RS  ada yang buka-tutup karena tidak mampu menampung pasien. Terlebih lagi sangat banyak pasien bergejala yang seharusnya mendapatkan perawatan tetapi tidak tertampung di RS,  sehingga terpaksa dirawat di rumah atau bahkan tidak terawat.

Dalam kondisi ini, menurut Huda penambahan ruang perawatan sangat mendesak, demi menyelamatkan jiwa warga. Apalagi kasus kematian akhi- akhir ini sangat tinggi. Pelaksanaan PTKM juga terpaksa dilanjutkan oleh pemerintah pusat, sebagai pilihan sulit di tengah tekanan ekonomi dan daruratnya pelayanan kesehatan.

“Sudah dua pekan ini kondisi RS overload dan gubernur minta ditambah ruang perawatan, tetapi penambahan sampai saat ini belum signifikan. Kami minta harus dicari terobosan untuk bisa menambah ruang perawatan untuk meningkatkan kapasitas RS. Jangan hanya karena anggaran dan birokrasi anggaran masalah yang sangat darurat ini lambat diatasi,” ujar dia.

Kalau pemda sulit rekrutmen SDM, kata Huda,  mestinya bisa minta RS rekrutmen sendiri dengan biaya dari pemda. RS yang selama ini sudah kerjasama semestinya dibantu dengan penuh, jangan dibiarkan saja. “Menurut saya RS-RS di Yogya ini perlu diajak duduk bersama bagaimana cara meningkatkan kapasitas perawatan mereka secara signifikan. Tentunya dengan support dari pemerintah daerah. Bukan sekedar menugaskan tanpa support yang diperlukan. Mekanisme ini mesti dicari terobosan agar masalah teratasi dan aturan tetap dilakukan. Apalagi penggunaan biaya tidak terduga (BTT) semestinya lebih sederhana dan tidak birokratis,” jelas dia.

Huda menilai hambatan penyelesaian masalah ini karena birokrasi dan sistem anggaran yang diterapkan membuat pemda tidak bisa support sesuai harapan. RS dalam kondisi sangat sulit saat ini, wajar saja kalau tanpa suport yang diperlukan, mereka hanya alokasi di bawah 20 persen kapasitas RS, padahal ruangan masih banyak.

Kalau pemda ragu semestinya bisa duduk bersama dengan BPK, kejaksaan, kepolisian untuk cari mekanisme yang memungkinkan dan luwes untuk mengatasi masalah ini. “Kami berdiskusi dengan beberapa RS utama di DIY,  support yang diperlukan dalam bentuk anggaran sebenarnya tidak terlalu besar untuk bisa menambah 200-300 bed ruang perawatan baru atau melipat dua-kan yang ada saat ini. BTT masih cukup semestinya. Jika kurang, silakan relokasi anggaran lagi sesuai UU yang baru,” kata dia.

Huda minta kecepatan gerak dari Pemda DIY untuk bisa berkomunikasi dan mencari solusi atas masalah kurangnya ruang perawatan ini, yang menurut saya lebih ke masalah birokrasi anggaran internal pemda dan komunikasi dengan RS mitra.

“Jangan sampai berlarut masalah ini yang akan membuat penderitaan warga semakin besar,” ingat dia. (bams)

 

 

 

Tinggalkan Balasan