ULT Penanganan Kekerasan Seksual UGM Bisa Jadi Rujukan Perguruan Tinggi Lain

  • Whatsapp

 

YOGYAKARTA|portal-indonesia.com – Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mengeluarkan peraturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus tersebut seperti tertuang dalam Peraturan Rektor No 1 Tahun 2020. Peraturan ini diharapkan upaya pencegahan dan tindakan penanganan kasus seksual dilakukan lebih cepat,  baik terhadap korban maupun pelaku.

Bacaan Lainnya

“Dalam peraturan rektor ini mengatur soal pencegahan, pelayanan dan penanganan pelaku kekerasan seksual,” sebut Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset UGM, Prof Bambang Kironoto, seperti dikutip laman UGM, Selasa (12/1/2021).

UGM disebutnya memiliki pengalaman beragam dalam merespon kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Penanganan kasus Agni tahun 2018-2019 memberikan pembelajaran dan pengalaman berharga bagi UGM dalam menangani kasus kekerasan seksual yang menimpa sivitas akademika UGM.

Agar kasus serupa tidak terulang, maka perlunya dikeluarkan peraturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus tersebut.

Menurut Bambang, nantinya akan ada unit layanan terpadu yang bertugas dan bertanggungjawab mengurusi upaya pencegahan dan penanganan setiap kasus kekerasan seksual. Sehingga setiap ada kasus yang menimpa warga UGM akan terpantau dengan baik. Sebab  umumnya para penyintas enggan melaporkan kasus yang menimpanya.

“Para penyintas ini agak tidak leluasa melaporkan kekerasan seksual,  sehingga nanti ada petugas yang sudah mendapat pelatihan dengan baik untuk mendampingi para penyintas,” kata Bambang, saat pelatihan penanganan kekerasan seksual dalam memperkuat sistem pelayanan terpadu UGM.

Selanjutnya apabila ada pelaporan maka tim dari unit layanan terpadu (ULT) ini akan melakukan pendampingan dan konseling terhadap korban. Sementara pelaku akan mendapat sanksi dari tim etik baik di tingkat fakultas maupun universitas.

Adanya unit layanan terpadu ini,  diharapkan  penanganan kasus kekerasan bisa diselesaikan dengan baik dan pelaku mendapat sanksi yang setimpal. Sehingga  warga UGM, mahasiswa, dosen maupun tenaga pendidikan seandainya  terjadi hal yang tidak diinginkan, penanganan bisa lebih cepat, korban terlindungi  upaya konseling dan pendampingan selanjutnya.

Bambang menjelaskan dengan adanya peraturan ini diharapkan nantinya akan mampu meminimalisir kasus kekerasan seksual yang menimpa warga UGM, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. ”Kita ingin zero tolerance kekerasan seksual. Jika ada pelaporan semua kasus bisa terdata di ULT ini,” ujar dia.

Untuk pemberian sanksi kepada pelaku, lanjut Bambang, pimpinan universitas membentuk semacam tim etik baik di tingkat universitas maupun fakultas. “Jika kejadian (pelaku dan penyintas) di fakultas, maka diselesaikan tim etik di fakultas. Misal kejadian antarfakultas maka tim etik di tingkat universitas,” sebut dia.

Dekan Fakultas Ilmu Budaya sekaligus Anggota Tim Penyusun Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan UGM,  Dr Wening Udasmoro menyebut peraturan rektor ini bisa menjadi rujukan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Menurut dia peraturan ini merupakan peraturan pertama yang pernah dikeluarkan perguruan tinggi soal penanganan kekerasan seksual. “Ini peraturan pertama yang pernah dikeluarkan oleh perguruan tinggi soal penanganan kekerasan seksual,” sebut dia.

Wening menilai kekerasan seksual di lingkungan kampus semakin meningkat  apabila tidak ditangani dengan baik. Kasus kekerasan seksual umumnya terjadi antara dosen dengan mahasiswa maupun antarmahasiswa sendiri.

“Kita tidak bisa menutup mata bahwa kekerasan seksual itu semakin meningkat. Kita ingin agar penyintas mau melaporkan. Jika itu terjadi maka sudah menjadi tanggungjawab kita,” sebut dia. (bams)

Tinggalkan Balasan