Penetapan Ganti Rugi Tanah Bendung Bener, Warga Ada yang Belum Setuju

  • Whatsapp
Ngadad saat menyampaikan perihal kurang pas-nya pengukuran tanah milik bapaknya. (Foto : M. Fauzi / Portal Indonesia) 

PURWOREJO|portal-indonesia.com – Penetapan musyawarah ganti rugi tanah terdampak Bendung Bener yang di laksanakan di Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo jmasih menyisakan pertanyaan terhadap beberapa masyarakat yang terkena dampak tersebut.

“Saya punya 2 bidang tanah yang terdampak bendung Bener seluas 1000 meter persegi saya menyetujui dengan hasil musyawarah ini tetapi, yang luas 129 meter persegi saya tidak menyetujui karena dari klasifikasinya belum masuk dengan nilai harga nominal harga tanah tersebut,” ucap Ngadad selaku anak dari Amad Bardir, Kamis (7/1).

Bacaan Lainnya

Karena, lanjut Ngadad, yang tadinya tanah seluas 129M2 itu setelah ia hitung 120/meter yang seharusnya 160500 meter itu berdasarkan klasifikasi kelas B atau no kelas 2.

Untuk itu dia menunggu dari tim KJPP untuk mengecek data tersebut dan cek lapangan langsung untuk lokasi tanah tersebut.

“Tanah yang kami tidak setujui itu seharusnya tanah tersebut masuk no 2 karena tanah tersebut lokasinya tanah di dekat jalan desa, ” ucapnya lagi.

Masih di tempat lokasi, Apdullah selaku DPRD Kabupaten Purworejo dari Fraksi Nasdem meyampaikan, bahwa hari ini masyarakat punya kesempatan setuju atau tidak setuju terhadap nilai yang diberikan, bahwa ketidak setujuan itu juga di bagi 2 , misalkan ada masyarakat yang tidak setuju terhadap nominal yang muncul karna ada kesalahan data, kesalahan data yang di maksud misalkan jumlah pepohanan seseorang itu aslinya 110 dulu di pemberkasan juga tertulis 110 tetapi kemudian di sini di catat 10 hilang angka 1 itu hilang seratus.

Maka masyarakat punya kesempatan tidak setuju karena ada kesalahan adminitrasi sehingga nanti di cek ulang berkas2 dulu yang ada kalau terkaid dengan luasan lahan itu bisa di ukur kembali ke lapangan untuk membuktikan bahwa memang ada kesalahan data kalau masalah ini masyarakat tidak perlu ke pengadilan dalam waktu secepatnya BPN berasama dengan tim lain turun ke lapangan untuk mengecek kebenaranya.

Lanjut Dullah, misal masyarakat tidak setuju terhadap nilai tunggalnya artinya tanah bapak itu permeter di hargai sekian tetapi bapak itu tidak setuju karna mintaknya lebih maka ruangya sesuai UU no 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui pengadilan. ( Fauzi)

Tinggalkan Balasan