Kebijakan Strategis 2020-2024, DPP LPK Barata Pasuruan Prioritaskan 3 Sektor

  • Whatsapp

Ketua Umum DPP LPK Barata Irfan Budi Dermawan, saat diruang kerjanya.

PASURUAN | Portal-indonesia.com РDalam menentukan arah kerja dan kegiatan lima (5) tahunan, DPP Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Barisan Rakyat Jelata (Barata) Pasuruan memiliki kebijakan strategis sejumlah program kerja.

Bacaan Lainnya

Demi mewujudkan kebijakan strategis lima (5) tahunan, DPP LPK Barata Pasuruan dalam program kerja periode 2020 – 2024 telah mengagendakan 9 (sembilan) sektor atau target Perlindungan Konsumen (PK).

Dari 9 sektor atau target PK yang ada, DPP LPK Barata akan fokus memprioritaskan 3 sektor.

Dalam upaya untuk mengimplementasikan ketiga sektor yang menjadi prioritas target PK tersebut, sambil menunggu hasil resmi Stranas PK terbaru 2020-2024 dari BPKN RI, DPP LPK Barata Pasuruan merujuk pada Strategi Nasional (Stranas) periode 2015-2019. Terlebih lagi kekuatan besar pilar perekonomian bangsa yang juga melekat di LPK Barata, adalah konsumen.

Sehingga perlindungan terhadap konsumen menjadi sangat strategis dan telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) DPP LPK Barata Pasuruan untuk program kerja 2020 – 2024 kedepan.

Sementara untuk sektor yang lain seperti halnya sektor perumahan, listrik dan gas rumah tangga, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce), jasa telekomunikasi, jasa transportasi, dan barang (elektronik, telematika, kendaraan bermotor) masih berjalan mengikuti kondisi dilapangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Ketua Umum DPP LPK Barata Pasuruan, Irfan Budi Dermawan, akan mengevaluasi dan mengoptimalisasi kinerja LPK Barata kedepan dengan melakukan perombakan secara struktural sesuai kapasitas dan kapabilitas masing-masing anggota yang ada.

“Pada periode 2015-2019 kemarin, implementasi anggota dalam implementasi dilapangan, yakni mengerjakan semua sektor. Namun di tahun periode 2020 hingga 2024 mendatang, kita upayakan setiap anggota fokus menangani pada satu sektor dari tiga sektor yang diprioritaskan, yakni sektor obat dan pangan, layanan kesehatan dan sektor jasa keuangan,” kata Irfan Budi Dermawan, saat ditemui di kantor Sekretariat LPK Barata, Jl Patimura No 118, Kelurahan Bugul Kidul, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Senin (4/1) sekira pukul 12.00 WIB.

Adapun nama-nama anggota yang masuk dalam struktural DPP LPK Barata, antara lain Achmad Choiri dipercaya memegang sektor Obat dan Pangan, Didik Kurniadi memegang sektor Transportasi. Taufik Hidayat memegang sektor Layanan Kesehatan. Sedangkan sektor Jasa Keuangan (perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan) dan yang lainnya dipegang oleh Rohmad.

Stranas PK sendiri dibuat bertujuan untuk memberikan arah kebijakan dan strategi bagi penyelenggara perlindungan konsumen nasional yang lebih strategis, harmonis, dan terintegrasi, baik bagi Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan terkait.

Irfan berharap kepada para pelaku usaha dan instansi Pemerintahan agar bisa membantu sekaligus bekerjasama didalam mewujudkan strategi nasional perlindungan konsumen seperti yang tertuang didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

“Harapan kita baik pelaku usaha maupun seluruh instansi bisa membantu dan bekerja sama dalam mengimplementasi atau mewujudkan strategi nasional perlindungan konsumen, sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,” imbuhnya.

Guna memperkuat jaringan komunikasi dengan para konsumen ataupun pelaku usaha, kata Irfan, pihaknya juga siap memberikan bantuan hukum guna melindungi hak-hak dari oknum atau para pelaku usaha nakal.

“Di tahun ini kita juga membuka lembaga bagian layanan bantuan hukum, khususnya konsumen untuk melindungi hak-hak konsumen dari segala tindakan dari pelaku usaha nakal,” beber Irfan.

Terkait dengan indeks keberdayaan konsumen dilapangan, Irfan juga menargetkan bahwasanya di tahun 2021 pihaknya juga akan lebih meningkatkan hingga pada capaian 65 persen dari yang sebelumnya sebesar 40,41 persen.

Dengan terus mengikuti perkembangan jaman yang dihadapkan pada sistem era digitalisasi, sudah barang tentu pihak LPK Barata juga akan terus berupaya melakukan penguatan terhadap sumber daya manusia yang ada.

Sehingga kebijakan strategis yang akan dilakukan kedepan, betul-betul dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan bersama yaitu terciptanya konsumen yang harmonis dan juga terintegrasi dengan baik. (Eko/Ghana)

Tinggalkan Balasan