Dewan Minta Danais DIY untuk Suport Ekonomi dan Proteksi Covid-19

  • Whatsapp

Ketua Komisi B DPRD DIY, RB Dwi Wahyu Budiantoro (Ist)


YOGYAKARTA|portal-indonesia.com – Ketua Komisi B DPRD DIY, RB Dwi Wahyu Budiantoro memastikan tahun ini perolehan pendapatan dalam APBD DIY mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 yang kapan akan berakhirnya. Karena itu, Pemda DIY harus mengevaluasi diri berkait dengan pendapatan daerah yang berkurang drastis tersebut.

Bacaan Lainnya

“Pendapatan kita akan berkurang. Dari pariwisata kemarin drop 50-60%. Ini mempengaruhi skema penganggaran kita. Karena itu, kekurangan anggaran tersebut harus kita evaluasi bersama,” kata Dwi Wahyu, Senin (4/1/2021).

Meski demikian disebutkan, Pemda DIY punya  sumber dana  yang  utuh dari pemerintah pusat sebesar Rp1,32 triliun yang dialokasikan melalui Dana Keistimewaan (Danais).

“Danais itu bisa kita optimalkan untuk menutup APBD DIY yang berkurang. Sehingga jangan sampai ada kesan dana yang seksi itu tidak jelas penggunaannya,” ucap dia.

Menurut Dwi Wahyu, Danais DIY harus dioptimalkan, jangan (dimanfaatkan) untuk yang remeh-temeh. “Danais jangan untuk remeh-temeh, tapi dioptimalkan. Harus terukur penggunaannya. Kalau Rp 1,32 triliun saya kira cukup untuk mensuport perekonomian dan memproteksi  kaitan dengan Corona ini,” sebut dia.

Terpisah,  Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana mengatakan, setelah sekian lama keistimewaan dengan alokasi Danais sejak 2013, salah satu problemnya adalah pemerataan Danais. Danais masih terkonsentrasi pada lokasi dan program tertentu, belum bisa merata dirasakan manfaatnya oleh desa dan dusun-dusun di DIY.

Disebutkan bahwasanya Danais untuk alokasi program keistimewaan itu betul, tidak semua urusan bisa dibiayai Danais, itu juga betul. Tapi masalah kreativitas implementasi dan membuat program hingga merata itu masalah lain lagi. “Kalau kita break down penerima manfaat Danais berdasarkan kabupaten atau kota mungkin bisa dibilang merata, tapi kalau dilihat ke wilayah lebih kecil di desa apalagi dusun, akan terlihat bahwa sangat tidak merata,” kata Huda.

Semestinya, menurut Huda, Danais bisa dialokasikan ke desa-desa dalam bentuk penguatan alokasi dana desa istimewa. Dengan mengubah nomenklatur desa menjadi kelurahan ini jadi memungkinkan. “PR nya adalah perlu regulasi tambahan yang memungkinkan Danais ini disebar merata ke kelurahan-kelurahan dalam bentuk alokasi dana kelurahan, bukan bantuan sosial atau hibah,” kata Huda.

Semua regulasi di atasnya memungkinkan untuk itu. Misal satu kelurahan mendapatkan alokasi Rp1 miliar saja, akan memerlukan 500-an miliar dan penggunaannya sesuai mekanisme aturan alokasi dana desa. Bisa dimanfaatkan untuk berbagai program keistimewaan yang dimusyawarahkan oleh kalurahan/desa sesuai kebutuhan, bukan topdown seperti saat ini.

Jika bisa diwujudkan demikian, kata Huda,  maka berbagai masalah seperti kemiskinan, lapangan kerja, dan sebagainya akan banyak terbantu dengan Danais, melalui berbagai program kreativitas desa/kalurahan dalam koridor keistimewaan.

 

Tinggalkan Balasan