Pesan Jendral Eko untuk Masyarakat Sumsel Terkait Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI

  • Whatsapp

Kapolda Sumsel Irjen Pol.Prof Dr Eko Indra Heri,S MM. (Istimewa)


SUMSEL|portal-indonesia.com – Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2020 telah mengeluarkan tujuh keputusan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dan tiga pimpinan lembaga tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Bacaan Lainnya

Terkait hal tersebut, Kapolda Sumsel Irjen Pol.Prof Dr Eko Indra Heri,S MM saat dihubungi awak media, mengatakan, guna menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepada seluruh komponen masyarakat Sumatera Selatan agar dapat mematuhi dan mentaati isi SKB 3 (tiga) Menteri dan tiga pimpinan lembaga tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI.

“Jangan terpancing dengan adanya isu-isu yang dihembuskan oleh oknum yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan serta akan bertindak tegas terhadap siapapun yang melanggarnya,” tegas Jenderal Eko Indra Heri.

Seperti telah diketahui bahwa, SKB tiga menteri dan tiga pimpinan lembaga tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI, diteken oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Idham Azis, dan Kepala BNPT Boy Rafli Amar.

Keenamnya menuangkan Surat Keputusan Bersama Nomor 220/4780 Tahun 2020, Nomor M.HH/14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Berikut isi lengkap keputusan pembubaran FPI:

Menyatakan:

1. Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga secara de jure telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan.

3. Melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dalam wilayah hukum Republik Indonesia

4. Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam diktum ketiga di atas, aparat penegak hukum akan menghentikan semua kegiatan yang diselenggarakan Front Pembela Islam

5. Meminta kepada masyarakat:

a. Untuk tidak terpengaruh, terlibat dalam kegiatan, penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam.

b. Untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam

6. Kementerian/lembaga yang menandatangani Surat Keputusan Bersama ini agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

7. Keputusan Bersama ini mulai berlaku ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta 30 Desember 2020.(*)

Tinggalkan Balasan