Pilur Sinduadi Sleman Dinilai Cacat Hukum

  • Whatsapp
Subandi Kusumo, salah seorang Calur Sinduadi, berserta para pendukungnya mendatangi kantor DPRD Sleman. (Foto : Brd / Portal Indonesia)

SLEMAN|portal-indonesia.com – Merasa tidak mendapat keterangan yang memuaskan saat unjuk rasa ke Pemkab Sleman tanggal 26/ 12/ 2020 lalu, akhirnya puluhan warga Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman mengadu ke DPRD Sleman.

Kedatangan diterima oleh Ketua Komisi A DPRD Sleman, Ani Martanti didampingi seluruh anggotanya. Sedang tuntutanya sama dengan ketika melakukan aksi unjukrasa ke Pemkab Sleman (26/12) lalu, yakni mendesak agar pemilihan lurah Sinduadi pada tanggal 20/ 12/ 2020 lalu dibatalkan dan dilakukan pemilihan ulang.

Bacaan Lainnya

Tuntutan tersebut mereka lakukan, karena mereka menilai pelaksanaan pemilihan lurah secara elektronik atau e-voting di kalurahan Sinduadi cacat hukum. Sebab, saat pemilihan terjadi berbagai kecurangan yang dilakukan oleh sejumlah anggota panitia pelaksana. Diantaranya, sering erornya computer di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akhirnya ada sejumlah pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesaui yang dikehendaki. Hal itu terjadi, karena ada sejumlah pemilih yang ketika memencet nomor dan gambar calon yang tertera di layar monitor computer, ternyata yang muncul bukan nomor atau gambar calon yang dikehendaki. Melainkan nomor dan gambar calon lain yang tidak dikehendaki.

Bahkan, ketika ganti komputer-pun, kejadian serupa masih terjadi, dan hal itu terjadi di beberapa TPS se wilayah kalurahan Sinduadi.
Selain itu waktu pemilihanya juga tidak sama.

Dari 65 TPS di Sinduadi, waktu berakhirnya pemilihan tidak sama. Karena, waktu itu ada sejumnlah TPS yang pemungutan suaranya selesai tepat waktu yang ditentukan oleh Pemkab Sleman, yakni pada pukul 14.00 WIB, tetapi ada sejumlah TPS yang waktu pemungutan suaranya diperpanjang selama satu jam, dengan alasan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya belum qorum.

Akibat waktu selesainya pemungutan suara yang tidak sama tersebut, diperkirakan ada sejumlah tokoh masyarakat atau panitia pelaksana yang terus memobilisir masyarakat untuk memilih salah satu calon yang dikehendaki.

“Dengan kondisi seperti itu, kami menduga erornya computer dan tidak sama waktu berakirnya pemungutan suarta tersebut memang disengaja oleh petugas, dengan maksud untuk memenangkan salah satu calon yang dikehendaki. Oleh karena itu, kami minta pemilihan lurah Kalurahan Sinduadi dibatalkan dan dilakukan pemilihan ulang. Namun metodenya juga dirubah. Yakni tidak memakai cara e-voting, melainkan dengan cara pemilihan langsung dengan cara mencoblos tanda gambar seperti dalam pemilihan lurah yang telah berlangsung selama ini,” kata Subandi Kusumo salah seorang calon yang gagal memenangkan pemilihan lurah Kelurahan Sinduadi.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Komisi A DPRD Sleman, Ani Martanti berjanji akan segera memanggil sejumlah pejabat dinas terkait Pemkab Sleman serta para petugas pelaksana pemungutan suara di wilayah kaluraha SInduadi untuk dilakukan klarifikasi terkait tudingan puluhan warga Sinduadi tersebut.

Untuk kepentingan tersebut pula, Ani Martanti juga meminta para pengunjukrasa untuk mempersiapkan bukti-bukti dan saksi yang kuat, sehingga segala permasalahan yang ada menjadi jelas dan cepat terselaikan.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemilihan lurah sacara e-voting yang diselenggarakan serempak oleh Pemkab Sleman tanggal 20/12/2020 lalu, dilakukan di 49 kalurahan se Kabupaten Sleman, dan pemilihan lurah secara e-voting tersebut, juga baru yang pertama kali di DIY.

Para pemenangnya sudah dilantik pada tangal 26/ 12/ 2020 lalu, dan bahkan pemenganya Senin Harynato juga ikut dilantik. Sehingga bagi yang merasa dirugikan terkait pemilihan lurah di kalurahah Sinduadi, disepersilahkan menempuh jalur hukum ke PTUN. (Brd)

Tinggalkan Balasan