Jelang Akhir Tahun, Pernyataan Bersama Organisasi Kepemudaan Lintas Agama

  • Whatsapp
Para ketua organisasi kepemudaan membacakan pernyataan bersama. (Ist)

YOGYAKARTA|portal-indonesia.com – Pemerintah dan negara  harus terus memelihara dan melindungi kebhinekaan, demi menjaga persatuan dan kesatuan sebagai modal sosial Indonesia Maju 2045.

Organisasi Kepemudaan Lintas Agama dalam pernyataan bersama, Rabu (30/12/2020) menyebutkan, dalam keberjalanan bangsa ini di tahun 2020 ada banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Yakni pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19, persoalan intoleransi, permasalahan radikalisme, terorisme, kekerasan HAM, serta berbagai tantangan internal dan eksternal lainnya.

Bacaan Lainnya

Mereka yang tergabung dalam Organisasi Kepemudaan Lintas Agama ini adalah Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, Gemabudhi, Peradah, Gema Mathla’ul Anwar, Gemaku, Gemapakat, GAMKI. Pernyataan bersama organisasi kepemudaan ini ditandatangani oleh Sunanto (Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah), Karolin Margret Natasa (Ketua Umum PP Pemuda Katolik), I Gede Ariawan (Ketua Umum DPN Peradah), Bambang Patijaya (Ketua Umum DPP Gemabudhi), Ahmad Nawawi (Ketua Umum DPP GEMA Mathla’ul Anwar), Kris Tan (Ketua Umum PP Gemaku), Asmat Suaanto (Ketua Umum DPP Gemapakti), dan Willem Wandik (Ketua Umum DPP GAMKI).

Dalam merespon beberapa isu-isu  nasional menjelang akhir tahun 2020, organisasi kepemudaan ini menyatakan, negara harus berdiri di atas semua agama, kepercayaan, suku, dan golongan. Semua kementerian dan lembaga berkewajiban  memberikan kebijakan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan tanpa membeda-bedakan suku, agama, etnis, dan golongan, sebagaimana telah diamanahkan  UUD 1945;

Dalam butir pernyataannya juga minta dan mendukung pemerintah untuk melindungi pemenuhan hak kebebasan rakyat Indonesia dalam memeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Serta mendukung pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia. Dan menindak tegas orang ataupun kelompok yang melakukan tindakan kekerasan dan intoleransi kepada sesama warga negara Indonesia;

Juga mendorong pemerintah untuk tetap fokus membangun budaya toleransi,  terutama pada proses pendidikan agama di Indonesia. Dengan mengedepankan nilai – nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam proses pembelajaran berdasarkan Perpres No.87 Tahun 2017 tentang Pendidikan Karakter. Sehingga terbentuk karakter generasi muda yang berbudi pekerti luhur sesuai warisan budaya Indonesia.

Organisasi kepemudaan ini juga minta dan mendukung pemerintah untuk melakukan langkah-langkah penanganan pandemi Covid-19, baik dalam memutus mata rantai penyebarannya. Dengan memberikan vaksinasi secara gratis ke masyarakat berdasarkan skala prioritas, serta memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan;

Selain itu minta dan  mendukung presiden untuk menegaskan kepada setiap kementerian dan lembaga terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pemulihan ekonomi nasional. Serta menindak tegas setiap penyelewengan anggaran ataupun kebijakan yang dilakukan oknum pejabat.

Organisasi Kepemudaan Lintas Agama juga minta dan  mendukung pemerintah untuk memulihkan kembali kondisi pariwisata Indonesia yang sedang menurun. Dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, serta mengembangkan pariwisata Indonesia,  berdasarkan pada budaya dan kearifan masyarakat lokal;

Selain itu mendorong pemerintah untuk menghadirkan suasana damai di bumi pertiwi. Dengan mengusut tuntas secara adil berbagai tindak kekerasan yang terjadi di sejumlah daerah pada 2020. Sepeti kasusi di Papua, Sigi, Jakarta, dan wilayah lainnya di Indonesia,  sehingga kepercayaan masyarakat dan persatuan bangsa dapat tetap terjaga.

Juga minta dan mendukung pemerintah untuk sesegera mungkin mengakhiri konflik berkepanjangan yang telah mengorbankan dan menelantarkan warga sipil di tanah Papua. Dengan menarik pasukan militer non organik yang telah dikirim ke Tanah Papua serta menyelesaikan konflik di Papua. Dengan mengedepankan pendekatan “local wisdom” sesuai semangat Otonomi Khusus Tanah Papua (Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001).

Dalam butir pernyataannya juga minta pada TNI/Polri yang mendapatkan penugasan ke Provinsi Papua dan Papua Barat untuk terlebih dahulu mendapat pembekalan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Sehingga memiliki pemahaman tentang kondisi sosial budaya masyarakat Papua. (Bams)

 

Tinggalkan Balasan