Sidang Gugatan PMH di PN Purworejo, Kuasa Insidentil Bacakan Gugatan

  • Whatsapp
Pembacaan gugatan oleh kuasa insidentil, Ema Nur Asiyah pada sidang lanjutan Perkara Perdata di PN Purworejo, Selasa (17/11/2020). (Foto : M. Fauzi / Portal Indonesia).

PURWOREJO | Portal-Indonesia.com – Sidang lanjutan Perkara Perdata Nomor : 37/Pdt.G/2020/PN.Pwr gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) antara Penggugat Mad Jadid (55) dan Para Tergugat, yaitu Supriyanto, Tjahjono, S.H., dan Agus Iman Santoso, S.H., serta Para Turut Tergugat, yaitu Polsek Kutoarjo, Koramil Kutoarjo, dan Kantor Kelurahan Kutoarjo, yang dipimpin oleh Hakim Ketua Meilia Christiana Mulyaningrum, S.H yang digelar Selasa (17/11) dengan pembacaan gugatan oleh kuasa insidentil Ema Nur Asiyah.

Dalam sidang yang beragendakan pembacaan gugatan tersebut, Majelis Hakim menawarkan kepada kuasa Penggugat untuk membacakan sendiri atau diserahkan ke Majelis Hakim untuk di anggap telah dan atau dibacakan. Kuasa Penggugat, memilih membacakan sendiri gugatannya.

Bacaan Lainnya

Ditemui seusai sidang, Ema Nur Asiyah didampingi Ketua DPD LSM TAMPERAK (Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi) Kabupaten Purworejo, Sumakmun menyampaikan bahwa sidang dimulai pukul 10.19 sampai dengan sekitar pukul 11.30 Wib.

“Pada persidangan kali ini sungguh saya sangat sedih saat membacakan gugatan. Karena pada saat itu saya mengalami langsung peristiwa pembongkaran paksa yang dilakukan oleh Para Tergugat dan disaksikan oleh Para Turut Tergugat. Pada saat saya membacakan gugatan, yang terbayang oleh saya kejadian pada saat itu yang sungguh sangat memilukan hati saya. Dan semoga peristiwa semacam ini tidak terulang lagi oleh keluarga saya dan juga keluarga yang lain,” katanya

Ema berharap supaya proses hukum berjalan objektif dan semua tunduk dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Agar keadilan dalam masyarakat bisa diwujudkan.

“Untuk jadwal persidangan selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020,” jelasnya.

Sementara itu, Sumakmun yang ikut hadir dalam sidang tersebut mengharapkan dalam persidangan yang akan datang dapat berjalan lancar.

“Apapun hasilnya nanti kita serahkan semua dengan keputusan Majelis Hakim”, ucapnya.

Kemudian, terkait pembongkaran paksa objek sengketa dengan tidak adanya Putusan Pengadilan, kata Sumakmun bahwa sesuai dengan aturan dalam perundang-undangan jelas itu tidak diperbolehkan oleh hukum. Karena eksekusi ataupun pembongkaran paksa objek sengketa menurut hukum itu menjadi kewenangan Pengadilan.

“Karena perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) seperti itu jelas-jelas melanggar hukum”, tandasnya. (Fauzi)

Editor: tris

Tinggalkan Balasan