LSM Tamperak DPD Purworejo Soroti Gedung Baru AKPER Pemkab Tak Ber-IMB

  • Whatsapp
Sumakmun, Ketua DPD LSM TAMPERAK Purworejo yang juga Pimpinan YLPKK Cabang Purworejo. (Foto : M Fauzi / Portal Indonesia).

PURWOREJO | Portal-Indonesia.com – Tak hiraukan adanya surat teguran dari Dinas PUPR Kabupaten Purworejo terkait tidak mengantongi IMB untuk penambahan gedung barunya, namun  AKPER Pemkab Purworejo tetap meresmikan gedung barunya, menuai sorotan dari dari DPD LSM TAMPERAK (Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi)
Kabupaten Purworejo.

“Sungguh di sayangkan sekali, sebuah akademi yang seharusnya menjadi contoh perilaku
sikap disiplin terhadap aturan dan regulasi pemerintah setempat, justru melanggar aturan
membangun gedung baru tanpa adanya Ijin Mendirikan Bangunan, ” Tandas Ketua DPD LSM Tamperak Purworejo, Sumakmun, Kamis (12/11).

Bacaan Lainnya

Pasalnya, kata Sumakmun, meski belum mengantongi Ijin dari dinas terkait, namun pembangunan gedung
tersebut tetap berjalan bahkan sudah di resmikan pada hari selasa (27/10/2020).

Pria yang
sekaligus Pimpinan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) Cabang
Purworejo ini menyayangkan langkah Akper yang dinilai menabrak aturan.

“Pembangunan gedung AKPER Pemkab Purworejo yang
baru apalagi itu Yayasan milik Pemerintah
Daerah yang seharusnya bisa menjadi contoh yang baik dalam tertib aturan. Sungguh saya
merasa heran setelah membaca sebuah berita di salah satu media online yang intinya
bahwa sudah mendapat surat teguran sampai dua kali dari Dinas terkait, tapi juga tidak
di hiraukannya, bahkan sudah ada kesanggupan dari pihak Akper
untuk menghentikan pembangunan itu dengan membuat pernyataan sendiri secara tertulis
yang di tanda tangani oleh Direkturnya akan tetapi juga di ingkari sendiri pernyataannya
itu,” Katanya.

Lebih lanjut Sumakmun mengatakan bahwa mengenai landasan hukum ijin Mendirikan
Bangunan itu di atur di Perda Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Ijin
Mendirikan Bangunan, dan juga di atur dalam Undang Undang Nomor 28 tahun 2002
Tentang Bangunan Gedung dan Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, serta di perkuat dengan Peraturan Presiden RI NO.36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sehingga
sangat jelas di sini siapapun harus tunduk dengan aturan tanpa kecuali.

Kemudian, Sumakmun juga mengatakan tentang manfaat IMB yaitu memberikan
perlindungan hukum atas tanah dan bangunan itu, untuk mendapatkan pengakuan secara
hukum terkait kepemilikan tanah dan bangunan sesuai dengan dokumen IMB yang ada,
memiliki legalitas dan kepercayaan pihak lain, memiliki nilai tambah investasi serta
meminimalisir perselisihan perselisihan yang bisa timbul di kemudian hari.

“Sebagai warga negara yang taat hukum sudah sepatutnya semua tunduk dengan aturan
hukum, dan mengenai AKPER Pemkab Purworejo yang belum ada ijin mendirikan
bangunannya, kami siap untuk melakukan upaya hukum demi tertibnya hukum”,
pungkasnya. (Fauzi )

Editor: tris

Tinggalkan Balasan