AMCD Pasuruan Melaporkan Pihak Pemkot Ke Kejaksaan, Terkait Dugaan “Main Mata” Masalah IMB Dan Amdal Lalin

  • Whatsapp
Ketua AMCD Pasuruan Hanan, saat menyerahkan berkas laporan ke Kasi Pidsus Kejari Kota Pasuruan Soemarno.

PASURUAN I Portal-indonesia.com – Kelompok masyarakata yang dinamakan Aliansi Masyarakat Cinta Damai (AMCD) Pasuruan, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pasuruan pada Senin (9/11) sekira pukul 10.00 wib pagi.

Kedatangan AMCD Pasuruan ke kantor Kejari tersebut tak lain adalah untuk melaporkan pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan, dalam hal ini Dinas pengambil kebijakan IMB dan juga Amdal Lalin.

Bacaan Lainnya

Yang mana dinilai banyak ketimpangan serta adanya unsur dugaan permainan atau main mata antara oknum pemangku kebijakan, dengan para pelaku usaha terkait sejumlah pembangunan yang ada di Kota Pasuruan.

Hanan selaku Ketua AMCD Pasuruan menganggap, bahwa pihak Pemkot Pasuruan sendiri sejauh ini belum bisa memberikan jawaban dan penjelasan terkait permasalahan tersebut.

Maka dari itu Dirinya memutuskan untuk melaporkan dugaan tersebut kepada pihak Kejaksaan, tentunya dengan harapan agar pihak Kejaksaan melakukan proses penyelidikan dibalik carut marutnya aturan yang selama ini terjadi dilapangan.

“Sebelumnya kita sudah mempertanyakan ini ke pihak Pemkot, namun hingga saat ini belum ada penjelasan. Sehingga kita memutuskan untuk melaporkan ke Kejaksaan”. Kata Hanan, dihadapan Kasi Pidsus dan Kasi Intel serta sejumlah awak media yang ikut dalam acara.

Didalam aksi pelaporannya tersebut, sejumlah perwakilan AMCD Pasuruan yang diketuai langsung Hanan itu disambut baik oleh pihak Kejaksaan. Dalam hal ini melalui Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Soemarno dan Kasi Intel Kejari Kota Pasuruan Wahyu S.

Kepada Kasi Pidsus dan juga Kasi Intel Kejaksaan, Hanan membeberkan kurang lebih ada 16 pengusaha atau bangunan yang diduga tidak atau belum ber IMB terutama masalah Amdal Lalin.

“Kami sudah turun ke lapangan dan mendapatkan sejumlah laporan, bahwa ada banyak bangunan yang bermasalah. Dan hari ini baru ada enam belas (16) yang kita laporkan. Ada apa dengan semua ini, dan ini patut diungkap”. Ungkapnya.

Lebih lanjut Hanan juga menyinggung mengenai kinerja antara sejumlah instansi terkait, baik dari Dinas Perijinan, Dishub maupun pihak Kepolisian dalam hal ini Satlantas selaku penindak.

Membahas masalah dampak terkait Amdal Lalin, sejauh ini Hanan menilai bahwa hal itu sangat mengganggu masyarakat termasuk pengguna jalan. Terlebih ketika momen menjelang Lebaran, karena banyak jalanan dibuat sebagai lahan parkir.

“Disini kami yakin, bahwa pihak Kejaksaan akan bertindak tegas dengan melakukan penyelidikan dilapangan. Kalau memang ini nanti ada unsur korupsinya, tolong ini di proses. Begitupun sebaliknya, mohon dijelaskan”. Pungkas Hanan.

Sementara berkaitan dengan kedatangan AMCD Pasuruan ke kantor Kejaksaan, Kasi Tindak Pidana Khusus Soemarno bersama Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan mengucapkan terima kasih atas bentuk perhatiannya.

Dan apa yang sudah disampaikan terkait permasalahan IMB dan Amdal Lalin, selanjutnya pihak Kejaksaan juga melakukan penyelidikan dilapangan sepanjang tidak mengganggu proses perjalan Pilkada di Kota Pasuruan.

“Dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman, nanti akan kita tindaklanjuti. Tentunya kita pelajari terlebih dahulu, seperti apa yang terjadi dilapangan”. Tuturnya Soemarno.

Sesuai dengan berlakunya peraturan Menteri Perhubungan nomor 75 tahun 2015, maka wajib pihak Pengusaha atau pemilik dan harus ada Amdal Lalinnya. Karena sebagai syarat untuk meminta ijin lokasi dan IMB.

“Ketika itu dibangun sebelum tahun dua ribu lima belas (2015), tentu tidak berlaku surut dan harus ada Amdal Lalinnya. Tapi kalau itu dibangun setelah tahun itu, maka hukumnya wajib didahulukan hasil analisa dan juga ijinnya”. Ujarnya. (Ek/Ghana)

Tinggalkan Balasan