Sidang Pemeriksaan Setempat di Desa Sumberlele, Kuasa Hukum Tergugat: Banyak Ketidak Cocokan Antara Gugatan dengan Objek Sengketa

  • Whatsapp

Saat pemeriksaan setempat atau descente oleh petugas pengadilan Negeri Kraksaan di tempat objek sengketa yang disengketakan di Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jumat (6/11/2020)


PROBOLINGGO | portal-indonesia.com – Sehubungan dengan proses persidangan perkara perdata Nomor: 28 dan 34, pada sidang ke-8 terkait pemeriksaan setempat atau descente oleh petugas pengadilan Negeri Kraksaan di tempat objek sengketa yang disengketakan yakni di Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan, Jumat (6/11/2020), kuasa hukum dari tergugat Hasan Sanah dan Juha, siap mendatangkan saksi.

Bacaan Lainnya

Kuasa hukum Hasan Sanah dan Juha, S Husin SH mengatakan, pada persidangan sebelumnya, yakni pada persidangan perkara gugatan nomor 34 atas nama Hasan Sanah menyebutkan bahwa, batas Utara ialah selokan. Namun setelah dilakukan sidang pemeriksaan setempat (PS), ternyata tidak ada selokan di batas tanah sebelah Utara.

“Dalam perkara tersebut penggugat mengakui secara keseluruhan rumah sederatan Hasan Sanah sekeluarga termasuk dalam objek sengketa. Tapi dalam perkara tersebut yang digugat hanya 50M dan setelah di ukur lebih dari 50M” ungkap Husin.

Begitu pula yang terjadi pada persidangan perkara Nomor 28 atas nama Juha. Dalam perkara tersebut bahwa yang digugat ialah 40 meter. Namun setelah diukur dan dikurangi tanah bengkok yang berada di belakang rumah Juha, ternyata tidak sampai 40 meter.

“Banyak ketidak cocokan antara gugatan dengan objek sengketa yang dilakukan sidang pemeriksaan setempat hari ini (6/11),” beber Husin.

Untuk sidang selanjutnya yakni pemanggilan saksi, kata Husin, pihaknya sudah menyiapakan beberapa saksi yang mengetahui tentang sejarah objek tanah yang disengketakan tersebut. “Semua saksi mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah yang mengikuti tanah pengairan, bukan tanah perorangan,” tandas Husin.

Sementara itu pengugat, Hakimuddin, melalui kuasa hukumnya, Prayuda Rudy Nurcahya, saat dikonfirmasi via telepon seluler mengatakan bahwa, pihaknya tidak bisa langsung menjurus dan menjust pada pihak manapun. “Tapi tolong jangan buku anak TK dan buku anak SD yang dibuka dan dibaca. Jadi bukunya kalau beracara harus buku hukum acara,” tegas Yuda.

Yuda mengatakan, dari pemeriksaan setempat (PS) dalam menangani banyak perkara, baru kali ini merasakan geli.

Sebab, lanjut Yuda, jika beracara, yang dibaca buku hukum acara karena pedoman yang dilakukan semuanya sudah dilakukan dan beres.

“Akan tetapi tiba-tiba ada demo dan membawa meteran seperti akan mengukur tanah. Dan anehnya lagi, dari pihak tergugat meminta ijin kepada Hakim untuk mengukur tanah pada hari ini (6/11),” tambah Yuda.

Menurut Yuda, Hakim itu bukanlah tukang ukur tanah. “Sebenarnya saya tidak ingin menanggapi, dan lagi pihak tergugat menyampaikan dalam pemeriksaan objek tersebut tidak sesuai sebab pada saat sidang pemeriksaan setempat (PS) itu bukanlah pembuktian,” tandasnya.

“Jika pembuktian silahkan bicara, lawan saya, kalahkan saya. Jika menyampaikan itu ini tanah Negara, ini tanah pengairan, semuanya tanah Negara. Kami berani menggugat karena adanya sertifikat, dan jika sertifikat yang ada ini dianggap abal – abal maka pengawai yang menerbitkan sertifikat ini tidak benar,” pungkas Yuda.

Editor: Abdul Hakim

Tinggalkan Balasan