Disinyalir Terjadi Penyimpangan, Ormas di Kebumen Sidak e-Warong

  • Whatsapp
Salah satu e-Warong di wilayah Sempor, Kebumen yang di sidak. (Foto : Wahyudin / Portal Indonesia).

portal-indonesia.com, KEBUMEN – Aliansi LMPI (Laskar Merah Putih Indonesia) Markas Cabang Kebumen dan PKN ( Pemantau Keuangan Negara) Perwakilan Kebumen, Jumat (18/9) melakukan sidak ke e- warong yang sedang membagikan BPNT terkait banyaknya aduan warga penerima BPNT di Kecamatan Sempor.

Warga mengeluhkan harga yang terlalu mahal karena yang dipakai adalah HET ( Harga Eceran Tertinggi) yang telah dirapatkan di tikor Kecamatan.

Bacaan Lainnya

Sidak dilakukan antara lain di e-warung Dahlia, e-warung Majujaya, e-warung Harum Jaya dan e-warung Makmur yang sudah selesai melakukan pembagian kepada penerima bantuan. Sidak ini dipimpin oleh Ketua LMPI DPC Kebumen, Solikhin dan anggota, serta dari PKN, yakni Sigit dan Niken.

Portal Indonesia sendiri menemui beberapa KPM yang sedang mengantri di e-warung. Menurut Reni (31) yang baru pertama kali dapat bantuan, ingin belanja sesuai dengan kebutuhan tidak dibuat paketan kadang. Pasalnya paketan yang diterimanya kadang busuk saat dibuka.

Hal senada juga disampaikan oleh Misem (48), KPM yang juga sedang menunggu paketan BPNT. Ia berharap bantuan yang diterima setidaknya sesuai standar, bukan asal-asalan.

Sementara sejunlah pengurus BUMDes mengaku belum begitu paham tentang aturan regulasi penyaluran BPNT.

Ditempat lain Solikhin Ketua LMPI mengungkapkan, banyak sekali permasalahan di e-warung ataupun dari BUMDes, diantaranya terkait masalah harga yang diberikan ke KPM mengacu pada HET(Harga Eceran Tertinggi) dan harga lebih tinggi dari harga pasaran pada umumnya yang ditemukan.

Dia mencontohkan
untuk harga beras dari supplier Rp 8300, BUMDes menjual ke e-warung Rp 9000 dan sampai KPM dengan harga Rp 9500.

“Kami berharap harga sesuai dengan harga dipasaran, tidak mengacu pada HET.
Regulasi dari rekan rekan BUMDes berperan sebagai suppliyer tidak dipermasalahkan, tapi mereka jangan membebani dari harga komoditi tersebut jadi harga naik,” Tandasnya.

Rekan – rekan BUMDes, kata Solikhin, malah justru masuk sebagai pemotong regulasi atau bisa disebut makelar.

“Padahal jika regulasi ini dipotongkan bisa menghemat ekonomi dan harga bisa mengikuti harga pasar kualitas barang dan e-warung serta agen tahu harga dasar bukan cuma ikut saja, ” Ungkapnya.

Ketua PKN, Sigit juga berpendapat bahwa hal ini adalah salah satu kegagalan dinas terkait dalam mengakomodir pemerintahan Desa terkait BUMDes.

Adanya fakta-fakta di lapangan seperti itu, dia meminta supaya Dispermades harus turun untuk meningkatkan mutu dan kualitas BUMDes.

“Selama ini mayoritas BUMDes abal-abal, Dinsos juga jangan main-main dengan bantuan sosial,” Tandasnya.

Terkait dengan penemuan tersebut, Agus Hartanto sebagai Ketua Paguyuban BUMDes menjelaskan bahwa kendala selama ini setelah ada tikor, bahwa harga HET ditentukan oleh BUMDes.

Dia mengaku sudah menegur beberapa BUMDes, tetapi bandel dan akan memfasilitasi atara Aliansi Laskar merah Putih dan Pemantau Keuangan Negara supaya bisa kumpul bareng dengan BUMDes, Kepala Desa, TKSK dan Camat untuk menyatukan visi misi. (Wahyudin)

Tinggalkan Balasan