PendidikanPortal Jateng

IMB Penambahan Gedung AKPER Purworejo Dipastikan Tidak Bisa Diproses

AKPER Purworejo di Jalan Purworejo – Kutoarjo. (Foto : M. Fauzi / Portal Indonesia).

portal-indonesia.com,PURWOREJO – Desas- desus penambahan gedung Akademi Keperawatan (AKPER) Purworejo yang berada di Jalan Purworejo – Kutoarjo Dusun III Grantung, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang sampai sekarang belum mengantongi IMB, dipastikan tidak bisa keluar izinnya.

Ditemui Jumat (11/9/2020) dirumahnya, Ahmad Fauzi yang berposisi sebagai pembina Yayasan Manggala Praja Adi Purwa mananggapi tentang belum adanya IMB tersebut.

“Katanya sih pembangunan gedung baru Akper tersebut belum ada IMB-nya, saya tidak tahu menahu karena semenjak akhir tahun 2015 kami sudah tersingkir dari sana. Lha tersingkirnya itu secara legal apa tidak itu sampai sekarang sedang di proses di Pengadilan Negeri Purworejo,” terangnya.

Diterangkan bahwa maksudnya adalah bahwa sebenarnya Akper masih dalam sengketa antara Yayasan Manggala Adi Purwa Purworejo dengan pengurus Yayasan Adi Purwa (tanpa Purworejo).

BACA JUGA :   Ini Orang Pertama di Kebumen yang Punya Uang Pecahan Rp 75 Ribu

“Ketika tanah sedang bermasalah hukum itu statusnya maupun keadaannya tidak boleh dirubah sampai terjadi keputusan di pengadilanya yang bersifat tetap atau inkracht,” ucapnya.

Ditambahkan Fauzi, artinya apa, IMB harusnya tidak bisa di proses, misalkan bisa di proses mereka (Dinas Perijinan) tidak benar.

“Misal kalau mereka ( Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo ) menang di Pengadilan silahkan saja, lha kalau mereka kalah dan kita ( Pengurus Yayasan Manggala Praja Adi Purwa) tidak setuju kan bisa dihancurkan bangunannya, saya rasa tidak bisa diproses begitu saja,” Bebernya

Mestinya Pemerintah Daerah tidak boleh memproses pengajuan IMB tambahan bangunan Akper tersebut, sebelum proses hukum selesai.

Seharusnya Pengurus Yayasan Manggala Praja Adi Purwa Purworejo itu tahu dirilah, kan tahu tau kalau masih di gugat, jadi seharusnya menghentikan proses permohonan IMBnya.

“Kan mereka pejabat atau mantan pejabat semua, eselon II lagi? Semua kan tahu aturan dan mungkin sebagian dari mereka ada yang pernah menangani perijinan, jadi seharusnya tahu itu karena tanahnya atau obyeknya masih dalam sengketa, ” ucapnya lagi.

BACA JUGA :   Sispamkota : KPUD Purworejo Digeruduk Massa

Sementara itu, Kepala bidang perijinan ( DPMPTSP) Kabupaten Purworejo, Winanto menegaskan, bahwa dalam pengurusan IMB dasarnya surat pernyataan, misal pemohon sudah membuat surat peryataan tidak dalam sengketa dan bermeterai 6000 pihaknya berani mengeluarkan.

“Harusnya ada surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa itu peryataan dari pemilik tanah,” Bebernya.

Di tempat terpisah, Kabid Cipta Karya dan Tata Ruang PUPR Kabupaten Purworejo, Wiyoto mengatakan bahwa Surat Peringatan ke 2 atau SP-2 sudah diterbitkan tanggal 10 September tahun 2020 untuk penambahan gedung Akper Purworejo.

“Misalkan sampai SP- 3 belum memenuhi, maka berkas akan kami serahkan ke Satpol PP untuk penindakan, ” pungkasnya. (Fauzi)

Tags

Tinggalkan Balasan

Back to top button
Close
Close
%d blogger menyukai ini: