Tak Sanggup Bekerja Sesuai Aturan, 8 Perangkat Desa di Purworejo Mengundurkan Diri

  • Whatsapp
Surat pengunduran diri 8 perangkat Desa Kemanukan, Kecamatan Bagelen, Purworejo. 

portalindonesia.com, PURWOREJO – Sebanyak 8 perangkat desa di Desa Kemanukan, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dikabarkan telah menyatakan pengunduran diri dari jabatanya. Belum diketahui secara pasti alasan mereka mundur dari jabatannya, namun dalam surat pengunduran diri yang tertulis tanggal 6 Juli 2020 dan bertanda tangan materai dari delapan nama perangkat desa itu itu, karena sudah tidak mampu lagi bekerja sesuai aturan yang berlaku.

Delapan perangkat desa yang menyatakan mundur dari jabatanya itu adalah Marno Setyo Utomo sebagai Kaur Perencanaan, Ani Aryani (Kaur Keuangan), Mutadi Darmo Wiyoto (Kaur Tata Usaha Umum) , Sugiyanto (Kasi Pemerintahan), Marno (Kasi Pelayanan), Kambali (Kadus III), Subagyo (Kadus V) dan Bambang Hanarko sebagai Kadus IV.

Bacaan Lainnya

Pj Kepala Desa Kemanukan, Bambang Wisnu membenarkan jika delapan perangkat desa di Desa itu telah menyatakan pengunduran diri dari jabatanya, dengan mengirimkan surat ke pemerintah desa.

“Ia betul ada delapan perangkat desa yang berkirim surat ke desa menyatakan mundur dari jabatanya,” kata Bambang Wisnu, bersama Sekdes, Yusuf dan Ketua BPD, Ngadino, saat ditemui Portal Indonesia dikantornya, Rabu (8/7/2020).

Bambang Wisnu yang saat ini menjabat sebagai Sekcam Loano itu mengisahkan, dirinya mendapat amanah sebagai PJ Kepala Desa Kemanukan sejak bulan Oktober 2019 lalu, dan rencana akan berakhir pada Oktober 2020 nanti.

Selama menjabat sebagai Pj Kepala Desa, Bambang mengaku banyak menemukan kejanggalan dan ketidaktertiban administrasi desa yang dijalankan oleh para perangkat desa.

“Jadi awalnya ada warga mempertanyakan, saat ada acara merti desa dan kekurangan anggaran kok desa kebingungan mencari tombokan, padahal seharusnya desa memiliki dana khas desa yang dihasilkan dari sumber pendapatan asli desa, ternyata tidak ada dana kas,” ungkapnya.

Dari situlah diketahui jika selama ini banyak aset sumber pendapatan asli desa yang seharusnya masuk dalam khas desa, ternyata tidak masuk desa. Salah satunya hasil perjanjian sewa kerjasama tanah milik desa yang digunakan untuk sekolah SMKN 7 dan SMPN 36, bagi hasil setoran penggarap sawah dengan bukti setoran bermaterai yang di serahkan ke desa dan sejumlah aset milik desa yang selama ini ada ternyata tidak diketahui keberadaannya, baik secara bukti tertulis, keberadaan dan hasil pendapatanya.

“Kami bersama BPD dan tokoh masyarakat hanya berniat ingin ndandani, agar secara administrasi desa bisa rapi dan ada. Karena selama ini ternyata banyak aset milik desa yang tidak diketahui secara jelas dan belum tercatat, agar kedepan desa memiliki bukti kepemilikan aset desa dan bukti hasil pendapatan desanya secara baik,” jelasnya.

Dengan banyak ditemukannya ketidaktertiban adminsitrasi itulah, Pj Kades menduga perangkat desa yang menyatakan mundur tidak mau berterus terang, kemana, untuk apa, dimana bukti selama ini penggunaan dana yang dimiliki oleh desa.

“Kami hanya ingin ada keterbukaan agar pemerintah desa ini bisa berjalan dengan baik dan tertib kedepanya, dan kami keras karena memang sesuai dengan kewenangan kami. Namun jika mereka menyatakan mundur ya itu hak mereka,” ujarnya.

Mesti demikian, lanjutnya, pihaknya masih akan melakukan komunikasi dan meminta kejelasan dari delapan perangkat desa yang menyatakan mundur dari jabatanya dengan meminta pihak Kecamatan untuk membantu mediasi mempertemukan antara pemdes dengan delapan perangkat desa yang mundur.

Sementara itu, Marno Setyo Utomo selaku Kaur Perencanaan, saat dikonfirmasi terkait pengunduran dirinya sebagai perangkat, belum bersedia memberikan keterangan.

“Maaf saya belum akan memberikan keterangan, masih akan melihat situasi dulu mas, nanti bila  sudah jelas akan kami sampaikan,” katanya, saat dihubungi melalui saluran telepon.( Fauzi)

Tinggalkan Balasan